PALU – Dana yang digelontorkan di Kota Palu untuk penanganan Covid-19 sudah cukup besar, puluhan milyar rupiah. Pemerintah perlu transparan soal itu. Masyarakat wajib tahu penggunaan anggaran tersebut.

“Penggunaan dana covid-19 perlu transparan, mesti dibuka oleh pemerintah kepada masyarakat Kota Palu,” kata Riki, koordinator Posko Covid-19 Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, dalam diskusi Ngopi (Ngopi Pintar) Bareng Rakyat “Covid-19: Masalah dan Solusi”, Jumat 26 Juni 2020 di salah satu warung kopi di Palu.

Menurutnya, Posko Covid-19 Kelurahan Besusu adalah posko mandiri atas inisiasi warga setempat, untuk menjadi tempat penerimaan pengaduan dan informasi di masa pandemi saat ini. Namun yang kurang dari pemerintah adalah, sosialisasi dengan menggunakan pendekatan bahasa daerah Kaili bagi warga Palu.

“Harusnya, pemerintah dan Dinas Kesehatan bisa melakukan sosialisasi menggunakan Bahasa Kaili,” katanya.

Penggunaan bahasa ini memudahkan warga memahami larangan pemerintah selama pandemic Covid-19.

Direktur Rumah Sakit Anutapura Palu, Dokter Herry Mulyadi mengatakan, penyebaran virus korona d Palu itu, karena adanya orang luar yang datang ke Palu.

“Palu tidak akan ada positif covid jika tidak dibawa dari luar Palu,” kata Dokter Herry.

Covid-19 di Palu, awalnya dibawa oleh individu klaster Jakarta dan  adalah klaster Goa, Sulawesi Selatan. Penyebaran korona di Palu tidak signifikan seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar, karena Palu bukan daerah tujuan utama di Indonesia.

“Meski begitu, kita  tetap harus waspada, sebab  penyebaran virus korona ini tidak main-main,” ujarnya.

Menurut dia, yang dapat membuat warga Kota Palu  agak terjaga,  karena adanya enam posko di pintu masuk Kota Palu dan itu sangat efektif. Sebab semua yang masuk ke Kota Palu melalui jalur darat, laut dan udara, diperiksa secara ketat.

“Palu tidak akan ada positif covid jika tidak dibawa dari luar Palu,” kata Dokter Herry.

Suparman, pakar ekonomi dari Universitas Tadulako (Untad) Palu mengatakan,  krisis kesehatan akan berdampak pada krisis ekonomi, saat ini terjadi kontraksi ekonomi slow down. Sektor produksi menurun, hingga 53 persen lebih dan   efektivitas kinerja pemerintah menurun hingga kisaran 61 persen.

“Buktinya, permintaan ekspor Sulteng menurut akibat pandemic Covid-19,” ungkap staf pengajar Fakultas Ekonomi Untad Palu ini.

Semua itu, kata Suparman, sangat berdampak pada pekerja yang mencari nafkah bagi keluarganya. Jika itu terjadi dalam waktu yang panjang, negara dan daerah bisa kolaps, karena beban keuangan bermasalah.

Diskusi tersebut dipandu oleh Agus Salim, dihadiri oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu, Sudaryano Lamangkona, Ketua Gerindra Donggala, Datu Wajar Lamarauna, Wakapolres Palu Komisaris Polisi Azis dan masyarakat penyintas  Balaroa dan Petobo. *