PALU, KAIDAH.ID – Pemerintah Indonesia menargetkan 25 dari 62 kabupaten daerah tertinggal akan terenteskan. Dengan begitu, hanya tersisa 37 daerah tertinggal hingga akhir 2024.
Namun, Pemerintah bertekad agar jumlah daerah tertinggal yang akan dientaskan, dapat melebihi target, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.
“Tekad pemerintah untuk menghapuskan daerah tertinggal, dari yang sangat tertinggal, kemudian daerah tertinggal menuju daerah maju dan mandiri ini dari hari ke hari terus kita upayakan,” kata Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Selasa, 3 Oktober 2023 di Palu.
Wapres menyampaikan itu, saat usai Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), dan Soft Launching Sulawesi Tengah sebagai Negeri Seribu Megalit, di Swiss-BelHotel Silae Palu.
“Karena itu, rakornas hari ini kita harapkan akan lebih mencari cara yang lebih baik dalam rangka mempercepat sesuai dengan target yang kita inginkan,” jelas Wapres.
Hal ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Menurutnya, kualitas dan kemandirian daerah tertinggal semakin hari semakin meningkat.
“Hambatan semakin hari semakin berkurang. Kualitas kemandirian [desa tertinggal] semakin ditingkatkan,” ujar Abdul Halim yang dikutip dari wapresri.go.id.
Menurutnya, sangat mungkin Indonesia akan berhasil mengentaskan lebih dari 25 kabupaten sebagaimana tertulis dalam RPJMN.
“Target 25 itu sesuai RPJMN, bisa saja lebih. Makanya rakornas afirmasi ini dilaksanakan karena keterlibatan kementerian/lembaga lebih banyak lagi sejak 2022-2023 ini,” tegasnya.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berdasarkan data indeks ketertinggalannya, 32 dari 62 kabupaten tertinggal dapat terentaskan pada akhir 2024.
“Sehingga, sebanyak 7 kabupaten diproyeksikan berhasil dientaskan lebih cepat dari target RPJMN, yaitu 25 kabupaten,” ujarnya.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (*)
Tinggalkan Balasan