PALU, KAIDAH.ID – Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira serta seluruh unsur pimpinan, para Ketua Fraksi dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng, menggelar rapat bersama membahas finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di ruang kerja Ketua DPRD Sulteng, Senin, 6 Juni 2022.

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Sulteng, namun jalannya rapat dipandu Wakil Ketua I DPRD Sulteng M Arus Abdul Karim, dihadiri Waket II, Zalzulmida A Djanggola, Waket III Muharram Nurdin.

Sementara para ketua komisi yang hadir yakni Ketua Komisi I Sri Indraningsih Lalusu, Ketua Komisi II Yus Mangun, Ketua Komisi III Sony Tandra dan Komisi IV dihadiri I Nyoman Slamet

Sedangkan dari fraksi hadir dari Nasdem Hasan Patongai, dari Gerindra Abdul Karim Aljufri, PDIP Suryanto, dari Demokrat M Nur. Dg. Rahmatu, Fraksi PKB Aminullah BK serta Wiwik Jumatul Rofi’ah dari PKS.

Selain membicarakan tentang RKPD Tahun 2023, rapat itu juga membahas upaya mendongkrak PAD, masalah asset, soal sengketa kepemilikan asset, termasuk keluhan warga Palu dan sekitarnya tentang pelayanan untuk mendapatkan air bersih dari PDAM, yang saat ini status kepemilikan masih milik PDAM Donggala.

M. Arus Abdul Karim menyampaikan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Politisi Golkar ini mengungkapkan, RKPD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD katanya, harus benar-benar memerhatikan pokok–pokok pikiran yang berasal dari DPRD.
Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, antara lain melalui mekanisme Musrenbang. (*)

Advertorial ini diterbitkan atas kerja sama DPRD Sulteng dan kaidah.id di rubrik Parlementaria