Skandal Watergate yang menimpa Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada 1974. Saat itu parlemen telah memperoleh seluruh data terkait kejahatan penyadapan yang dilakukan dan teraviliasi dengan Nixon. Parlemen AS kemudian menyatakan satu pilihan untuk Nixon atas skandal tersebut, yakni mundur dari jabatan

BANDUNG, KAIDAH.ID – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Rocky Gerung, menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti saja putusan sejumlah lembaga peradilan terkait status ijazah.

“Tidak ada tanggapan wantimpres, Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah diputuskan, ya diputuskan, mengikuti saja,” kata Rocky Gerung di sela-sela acara peresmian Polisi Peduli Pengangguran di Bandung, Rabu, 11 November 2026.

Menurut Rocky, sejumlah jalur lembaga peradilan telah menyimpulkan terkait status ijazah tersebut. “Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan. Oke. Udah, cukup ya?,” kata dia.

Dia mengatakan, tidak boleh ada saran lagi yang melampaui apa yang sudah termaktub di dalam aturan, termasuk putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” kata Rocky Gerung.

Dalam amar putusannya, MK menilai belum ada bukti yang cukup kuat soal keabsahan Surat Keterangan keseteraan ijazah SMA sederajat milik Gibran. Pun putusan MA yang menolak keabsahan dari surat keterangan tersebut. 

Sementara itu, anggota Wantimpres lainnya, Margarito Kamis, mengatakan bahwa hanya keajaiban politik yang bisa menyelamatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Secara legal, katanya, legitimasi Gibran sudah selesai setelah Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah syarat pencalonannya sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada 2024, dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung (MA).

“Dari segi legal sudah selesai, hanya menunggu keajaiban politik,” kata Margarito, Selasa, 10 November 2026

Menurut Pakar Hukum Tata Negara itu, jika memang Gibran ingin tetap bertahan sebagai Wakil Presiden, ia harus bisa merayu dan bicara dengan para anggota legislatif.

“Bicara dengan Presiden Prabowo Subianto justru adalah langkah yang salah alamat. Dengan kata lain, isu yang sekarang melilit Pak Gibran itu, dilihat dari segi konstitusi bukan berada di dalam kerangka konstitusi yang menjadikan presiden sebagai subyek mesti mengurusinya,” imbuhnya.

“Presiden berada di luar isu ini menurut konstitusi,” tambah Margarito yang juga dosen Universitas Khairun Ternate ini.

Dia memberikan contoh skandal Watergate yang menimpa Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada 1974. Saat itu parlemen telah memperoleh seluruh data terkait kejahatan penyadapan yang dilakukan dan teraviliasi dengan Nixon.

“Parlemen AS kemudian menyatakan satu pilihan untuk Nixon atas skandal tersebut, yakni mundur dari jabatan,” ujarnya.

Pernyataan Gibran Dibantah Bakom

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menyarankan ia berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Saran tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Gibran pada Selasa pagi. Gibran mengatakan, pertemuan itu membahas dinamika yang berkembang belakangan ini, termasuk persoalan dokumen pendidikannya.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran, Selasa, 10 November 2026.

Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan.

Syahganda mengatakan, sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.

“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.

Dia menegaskan, saran Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres.

“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tuturnya. (*)

(Ruslan Sangadji)