Oleh: Dr. Mohmmad Tavip S.H., M.Hum | Pakar Hukum Tata Negara Untad Palu
Dalam hukum tata negara, satu kata yang tepat bisa menyelamatkan satu negara dari kekosongan hukum. Dan satu kata yang salah, bisa membuat satu negara berdebat berhari-hari tanpa menemukan pasalnya
ADA dua kata yang selama ini kita anggap sama, padahal dalam hukum tata negara keduanya memiliki akibat yang sangat berbeda: “berhenti” dan “mengundurkan diri”.
“Mengundurkan diri” merupakan diksi yang paling sering disebutkan dan digunakan di ruang publik, media massa, media sosial, percakapan di masyarakat, bahkan dipakai oleh Menteri Sekretaris Negara saat jumpa pers, sesaat setelah Pak Gibran Menghadap-menemui Presiden Prabowo.
Padahal, jika membaca surat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Ketua MPR Ahmad Muzani yang beredar pada 12 November 2026 ini, Gibran tidak menulis “mengundurkan diri”.
Ia menulis: “Menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”
Pilihan diksi ini bukan sekadar gaya bahasa. Ini adalah pilihan hukum yang memiliki implikasi ketatanegaraan yang sangat serius.
- Implikasi Pertama: Menentukan Pasal Mana yang Berlaku
Jika surat itu memakai diksi “mengundurkan diri”, maka kita akan kebingungan mencari pasalnya. UUD NRI Tahun 1945 tidak mengenal frasa itu. UU MD3 hanya menyebutnya sebagai alasan untuk menghentikan proses pemakzulan, bukan sebagai prosedur untuk mengakhiri jabatan.
Tapi karena surat itu memakai diksi “berhenti”, maka pasalnya langsung ketemu: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Dengan satu kata “berhenti”, MPR tidak perlu lagi menafsirkan. MPR tinggal menjalankan perintah konstitusi: terima pernyataan berhenti, nyatakan jabatan kosong, lalu pilih pengganti dalam 60 hari.
- Implikasi Kedua: Menentukan Sifat Perbuatan Hukumnya
“Mengundurkan diri” adalah perbuatan hukum kepegawaian. Ia bersifat bilateral: ada yang mengajukan, ada yang menerima dan menyetujui. Jika atasan tidak menyetujui, pengunduran diri bisa ditolak.
“Berhenti atas permintaan sendiri” dalam Pasal 8 UUD 1945, adalah perbuatan hukum konstitusional yang bersifat unilateral. Ia adalah pernyataan kehendak sepihak dari pemegang mandat rakyat. Ia tidak butuh persetujuan Presiden, tidak butuh persetujuan DPR, dan tidak butuh persetujuan MPR.
MPR dalam hal ini bukan sebagai atasan yang menyetujui atau menolak. MPR hanya sebagai lembaga yang menindaklanjuti akibat konstitusional dari pernyataan berhenti itu.
Inilah yang membuat surat Gibran itu kuat secara hukum: ia tidak memohon untuk dimundurkan, ia menyatakan bahwa ia telah berhenti.
- Implikasi Ketiga: Menentukan Siapa yang Berwenang
Jika ini “pengunduran diri”, maka logika awam akan bertanya: surat ditujukan ke siapa? Ke Presiden sebagai atasan? Lalu Presiden yang memutuskan?.
Tapi karena ini “berhenti” dalam arti Pasal 8 ayat (2), maka jawabannya menjadi jelas: surat itu memang harus ditujukan kepada MPR. Karena hanya MPR yang diberi wewenang konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Gibran dalam suratnya pun menulis hal itu secara eksplisit: “Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945…”
Ia tidak memohon kepada Presiden. Ia memohon kepada MPR untuk menjalankan kewenangannya.
- Implikasi Keempat: Menjaga Kemurnian Bahasa Konstitusi
Inilah implikasi yang paling berbahaya jika kita abaikan. Ketika media, bahkan Menteri Sekretaris Negara, terus menyebutnya “mengundurkan diri”, maka secara tidak sadar kita sedang menciptakan norma baru di luar konstitusi.
Lama-lama, publik akan mengira bahwa konstitusi memang mengatur “pengunduran diri” Presiden/Wakil Presiden. Padahal tidak. Dan ketika suatu saat ada Presiden/Wakil Presiden yang benar-benar mengirim surat “pengunduran diri” dengan diksi itu, kita akan terjebak dalam perdebatan: apakah surat itu sah, jika diksinya tidak dikenal konstitusi?
Dengan mempertahankan diksi “berhenti”, Gibran telah menyelamatkan kita dari perdebatan itu. Ia telah menunjukkan bahwa bahasa konstitusi masih cukup untuk menyelesaikan krisis konstitusi, tanpa perlu meminjam bahasa dari hukum kepegawaian.
Satu Kata, Satu Negara
Jadi, adakah implikasi hukum ketatanegaraan terhadap penggunaan diksi “berhenti” dan bukan “mengundurkan diri”?
Jawabannya: Sangat ada.
“Mengundurkan diri” membuat surat itu mengambang tanpa pasal, tanpa prosedur, dan tanpa kewenangan yang jelas.
“Berhenti” membuat surat itu langsung menancap ke Pasal 8 ayat (2), mengikat MPR untuk bertindak dalam 60 hari, dan menutup semua perdebatan prosedural.
Dalam hukum tata negara, satu kata yang tepat bisa menyelamatkan satu negara dari kekosongan hukum. Dan satu kata yang salah, bisa membuat satu negara berdebat berhari-hari tanpa menemukan pasalnya.
Kali ini, surat itu telah memilih kata yang tepat. Tinggal kita, yang membacanya, yang harus ikut memilih kata yang tepat pula. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan