MAKASSAR, KAIDAH.ID – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arif Latjuba, berharap seluruh jajarannya meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik, khususnya kepada seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Saya juga berharap adanya peningkatan produktivitas yang berorientasi pada produksi dan peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya/pengolah dan pemasar yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraannya,” kata Kepala DKP Provinsi Sulteng, Moh. Arif Latjuba.
Dia menyampaikan itu, pada kegiatan Pengembangan Wawasan Kepelabuhanan Perikanan di Kota Makassar.
DKP Sulteng menggelar kegiatan tersebut pada 1 – 4 Desember 2022 di Pelabuhan Perikanan Untia dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
DKP Sulteng menggelar acara tersebut di Untia dan Paotere, Makassar, karena Sulteng punya PPI di Desa Paranggi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebagai UPT DKP Sulteng, PPI Paranggi menyelenggarakan Pelayanan sebanyak 15 pelayanan, yang terdiri dari Pelayanan Teknis, Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Keluhan Pelanggan yang memanfaatan Fasilitas dan Jasa Pelabuhan Perikanan.
Menurut Moh. Arif Latjuba, dalam Penyelenggaran Pelayanan Kepelabuhanan, PPI Paranggi masih merasakan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Maka, Kegiatan Pengembangan Wawasan Kepelabuhanan Perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II – PPI Paranggi,” jelasnya.
Pelabuhan Perikanan Untia di Kota Makassar, merupakan pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berkedudukan di Makassar.
Sedangkan PPI Paotere, katanya, merupakan pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan DKP Provinsi Sulsel yang berkedudukan di Kota Makassar.
MENGGALI POTENSI
Pengembangan Wawasan Kepelabuhan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pelabuhan Perikanan Wilayah II – PPI Paranggi, kata Moh. Arif Latjuba, merupakan suatu upaya menggali potensi dan sinergitas antara stakeholder, baik yang menjadi kewenangan kementerian kelautan maupun antara daerah.
“Saya menekankan agar menggali semua informasi penyelenggaraan kepelabuhan pada PPI Untia, untuk dapat diadapatasi dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi di unit kerja PPI Paranggi dan UPT Pelabuhan Perikanan lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah,” harapnya.
Moh. Arif Latjuba menambahkan, tuntutan percepatan terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah, perlu disikapi dengan pola kerja strategis seperti oleh seluruh bidang/UPT lingkup DKP Provinsi Sulteng.
PPI PARANGGI
Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II – PPI Paranggi, Iffat, menegaskan,
upaya peningkatan kinerja UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II – PPI Paranggi0, terus menerus dilakukan, baik melalui referensi literatur maupun pengamatan langsung ke lapangan.
“Semua itu dilakukan dengan metode belajar ke tempat yang lebih baik, untuk kemudian dapat diadopsi dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi riil di PPI Paranggi,” ujarnya.
Menurut dia, dengan semakin terbukanya sistim informasi dan komunikasi antara penyelenggara pelabuhan perikanan, baik pusat maupun daerah, maka pertukaran pengetahuan, keterampilan teknis serta manajerial dalam suatu unit pelabuhan, dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan wawasan ini.
SAMBUTAN BAIK
•Kunjungan Kadis DKP Provinsi Sulteng, Moh. Arif Latjuba dan pihak PPI Paranggi, diterima oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Untia yang diwakili oleh Pelaksana Unit Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran, Faisal.
Faisal berharap, dapat menjalin sinergitas dengan berbagi pengalaman dan informasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, agar kebijakan penyelenggaraaan Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Republik Indonesia, dapat dilaksanakan dengan seluruh lapisan stakeholder di daerah.
Kegiatan ini memfokuskan pada manajemen penyelenggaraan kepelabuhanan perikanan dan penyelenggaraan teknisnya. Di antaranya adalah Penerbitan Dokumen Surat Laik Operasi (SLO), Surat Perintah Berlayar (SPB), retribusi tambat labuh, pencatatan E-Logbook yang keseluruhannya dilakukan berbasis on line.
Selain itu, pihak DKP Sulteng dan PPI Paranggi mengamati beberapa fasilitas unit pengolahan perikanan (UPI) seperti perusahaan rumput laut, pengolahan kepiting, perusahaan destilasi air laut menjadi air tawar, serta beberapa perusahaan lainnya yang sedang beroperasi.
Pelabuhan Perikanan Untia didorong untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. Dari pelabuhan tersebut pula, ditargetkan ekspor ikan sebanyak 1.680 ton per tahun. (*)
Tinggalkan Balasan