Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025. Penanganan perkara kini memasuki tahap penyidikan dengan serangkaian pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, serta tindakan hukum terhadap para tersangka
JAKARTA, KAIDAH.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk Listyo Sigit Prabowo. Bahkan, rumah Listyo turut digeledah penyidik.
Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Kapolri Jenderal Suyudi menjelaskan, laporan polisi terkait dugaan penyadapan tersebut diterbitkan pada 31 Oktober 2026. Setelah itu, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli sebelum meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.
“Dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan,” kata Jenderal Suyudi.
Pada tahap penyidikan, Polri melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dan menggelar perkara untuk menetapkan Ahrie Sonta serta Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Pada hari yang sama, Ahrie Sonta juga ditangkap.
Selanjutnya, pada 2 November 2026, Ahrie Sonta ditahan. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Eko Hadi Santoso dilakukan pada 3 November 2026.
Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara lanjutan, penyidik kemudian menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.
“Pada 4 November Polri menangkap dan menahan Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujarnya.
Sehari setelah penangkapan tersebut, tepatnya pada 5 November 2026, penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Listyo Sigit. Pada tanggal yang sama, Polri juga menggelar perkara bersama Kejaksaan Agung RI dan menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
“Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS,” jelasnya.
Polri Periksa Sejumlah Saksi, Empat Orang Jadi Tersangka
Proses penyidikan berlanjut pada 6 November 2026. Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta memeriksa enam saksi dari personel bagian monitoring.
Kemudian, pada 7 November, penyidik kembali melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Pada 9 November 2026, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah saksi, yakni DM, F, dan tiga saksi lainnya. Sehari berikutnya, penyidik memeriksa dua orang saksi serta tersangka Listyo Sigit.
Sementara itu, pada 11 November 2026, Polri melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Slamet Uliandi. Namun, yang bersangkutan kemudian menjalani penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.
“Pada 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” imbuh Suyudi.
Dengan demikian, Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025. Penanganan perkara kini memasuki tahap penyidikan dengan serangkaian pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, serta tindakan hukum terhadap para tersangka. (*)

Tinggalkan Balasan