Polri harus konsisten menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat
JAKARTA, KAIDAH.ID – Himpunan Keluarga Maluku Utara (HIKMU) menyampaikan sikap tegas menyikapi perkembangan politik nasional terkait dugaan tindakan penyadapan yang disebut dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pengikutnya terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh agama, tokoh politik, insan pers, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, hingga pelaku usaha.
Pernyataan sikap tersebut diteken Ketua Umum HIKMU, Askan Naim,dan Sekretaris Jenderal Abdul Haris Fatgehipon di Jakarta, 9 November 2026.
Dalam pernyataan tersebut, HIKMU mengecam keras dugaan tindakan penyadapan tersebut. Organisasi masyarakat yang menghimpun keluarga Maluku Utara di Jakarta itu menilai, tindakan tersebut, apabila terbukti, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap pemerintahan yang sah serta bangsa dan negara.
HIKMU juga menilai dugaan penyadapan tersebut berpotensi mengancam keselamatan Presiden RI dan membahayakan keamanan nasional.
“Kami sebagai pimpinan Organisasi HIKMU (Himpunan Keluarga Maluku Utara), yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat adat Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan, dan Kesultanan Jailolo, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk terus menjaga kedaulatan negara, dan kelangsungan Pemerintahan Republik Indonesia,” demikian pernyataan HIKMU.
HIKMU mengingatkan, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan bersama seluruh bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, tidak boleh ada kelompok elite politik, oligarki, maupun keluarga tertentu yang merasa menguasai, memiliki, atau mewarisi negara.
Desak Kapolri Usut Dugaan Penyadapan
HIKMU secara khusus menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, untuk menindak tegas Listyo Sigit Prabowo bersama pihak-pihak yang terlibat.
HIKMU bahkan meminta Kapolri mengungkap secara terbuka, siapa saja yang menjadi aktor perencana dan penyandang dana dalam dugaan aksi penyadapan tersebut.
“Kami meminta kepada Bapak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, untuk mengungkap di hadapan publik siapa saja yang menjadi aktor perencana dan penyandang dana dari aksi penyadapan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Selain itu, HIKMU mengingatkan agar Polri tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Organisasi tersebut meminta kepolisian tidak lagi terlibat dalam politik praktis maupun memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan calon presiden.
Menurut HIKMU, Polri harus konsisten menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Soroti Oligarki dan Tambang Ilegal di Maluku Utara
Tidak hanya menyoroti persoalan dugaan penyadapan, HIKMU juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan sumber daya alam dan perlindungan masyarakat adat di Maluku Utara.
HIKMU meminta pemerintah pusat menindak tegas para oligarki dan jenderal, yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal di Maluku Utara.
HIKMU menilai, eksploitasi pertambangan di wilayah Maluku Utara telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius serta memunculkan konflik akibat pengabaian hak-hak masyarakat adat dan warga lokal oleh perusahaan tambang.
HIKMU juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat di Maluku Utara, meliputi Halmahera, Obi, Taliabu, Bacan, Morotai, dan Kepulauan Sula.
Menurut HIKMU, tanah ulayat masyarakat adat tidak boleh dikuasai oleh elite politik maupun oligarki untuk kepentingan bisnis pertambangan ilegal.
“Kami meminta kepada Presiden untuk melindungi tanah ulayat masyarakat hukum adat di Maluku Utara (Halmahera, Obi, Taliabu, Bacan, Morotai, dan Kepulauan Sula) agar tidak dikuasai oleh elite politik dan oligarki nakal untuk kepentingan bisnis tambang ilegal, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini,” demikian pernyataan tersebut.
Organisasi ini juga menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang diketuai Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin.
Organisasi paguyuban warga Maluku Utara itu mendukung upaya verifikasi, penyegelan, dan penertiban berbagai aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan Maluku Utara.
Dukungan tersebut menjadi penting untuk menghentikan kerusakan lingkungan sekaligus melindungi hak masyarakat adat dan warga lokal yang terdampak aktivitas pertambangan. (*)
(Ruslan Sangadji)


Tinggalkan Balasan