PALU, KAIDAH.ID – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan Gubernur Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Ma’mun Amir untuk mempertanggung jawabkan salah satu janji politik kepada masyarakat Sulteng. Janji politik itu adalah Program Kartu Sulteng Sejahtera berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin.
“Program itu seharusnya terakomodir dalam kebijakan dan program yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021- 2026,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Ambo Dalle, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Pidato Pengantar Pembahaan RPJMD dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Rabu, 3 Oktober 2021.
Fraksi Partai Gerindra menegaskan, selain harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJMD Provinsi Suteng tahun 2005-2025 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026 harus benar-benar memerhatikan indikator makro kewilayahan kabupaten/kota di Sulteng
Dengan begitu, Ambo Dalle menyatakan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulteng untuk lima ke depan yang berpedoman pada RPJMD Sulteng 2021-2026, dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi kewilayahan .
“Dan yang terpenting adalah kebijakan pembangunan tersebut, terdistribusi secara adil dan merata kepada seluruh wilayah di Sulteng sehingga tidak ada lagi wilayah yang cenderung dianaktirikan dalam implementasi kebijakan pembangunan,” tegas Ambo Dalle.
Dia menambahkan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
“Oleh karena itu, setelah melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Fraksi Partai Gerindra meyakini, RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026, benar-benar akan menjadi pedoman bagi terselenggaranya seluruh agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan, berpihak pada kepentingan masyarakat, adil dan merata demi terwujudnya visi gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju,” jelas Ambo Dalle.
Ambo Dalle menambahkan, tanpa bermaksud mengabaikan seluruh isi dari visi misi yang telah dirumuskan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng , Fraksi Gerindra menaruh perhatian super
ekstra terhadap misi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.
“Yang oleh Fraksi Gerindra dinilai sebagai skala prioritas, yang akan memengaruhi dan menentukan masa depan masyarakat dan daerah yang kita cintai ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan, menjadi harapan dan keinginan sekaligus menjadi amanah dan tanggung jawab paling utama yang kita emban bersama-sama untuk direalisasikan,” harapnya.
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Belum Menggembirakan
Dia mengatakan, tingkat kesejahteraan masyarakat Sulteng, grafiknya masih belum menggembirakan dan masih belum membanggakan, meskipun angka pertumbuhan ekonomi
daerah ini mencapai 10,82 persen pada semester I tahun 2021. Capaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan (24,19 persen), dan lapangan usaha sektor pertanian (21,76 persen).
Di tengah capaian positif meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulteng, Fraksi Gerindra menilai, saat ini masih berhadapan dengan persentase penduduk miskin, yang juga masih pada bilangan dua digit, yakni 13,06 persen atau sebanyak 403,740 jiwa. Jumlah pengangguran pun masih terbilang tinggi, yakni 59.380 jiwa atau 3,77 persen dari total angkatan kerja.
Fraksi Gerindra juga menggaris bawahi, hingga saat ini lapangan usaha di sektor pertanian, perekebunan danpeternakan, perikanan dan kelautan menjadi salah satupenyokong utama tingkat pertumbuhan ekonomi ProvinsiSulteng, serta mendominasi jumlah terbesar serapan tenaga kerja, yakni 43,11 persen.
Maka, Fraksi Gerindra menyarankan, jika ingin mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, tentulah kebijakan pembangunan Provinsi Sulteng yang tertuang dalam RPJMD Sulteng 2021-2026, harus dititikberatkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang selama ini menjadi penyokong utama lapangan usaha dengan serapan tenaga kerja terbanyak bagi masyarakat Sulteng.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdul Karim Aljufri, menambahkan Fraksi Gerindra berjanji akan mendorong pembahasan bersama RPJMD 2021-2026 ini sesuai waktu yang telah disepakati, agar dapat segera disahkan dan selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng untuk kelancaran dan kesuksesan program pembangunan daerah sesuai dengan harapan dan tujuan bersama.
“Khusus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng beserta segenap jajarannya, kami ucapkan selamat bekerja. Fraksi Gerindra akan senantiasa bersama-sama pemerintah dan mendukung, sepanjang kebijakan dan program pembangunan pemerintah benar-benar pro rakyat, berpihak pada kepentingan masyarakat demi kemajuan daerah. Kami pun tentu saja tak akan henti-hentinya menyampaikan kritikan yang membangun untuk kebaikan dan kepentingan pembangunan daerah yang kita cintai ini,” tandas Abdul Karim Aljufri. *
Tinggalkan Balasan