Kamis, 29 Februari 2024

Rendah, Realisasi APBD di Sulteng Hingga September Tahun Ini

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulteng, Irfa Ampri | Foto: DJPb Sulteng

PALU, KAIDAH.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari sisi pendapatan hingga akhir September 2021, mencapai Rp11,98 triliun atau sekitar 60,78 persen dari target. Realisasi itu lebih rendah dibandingkan realisasi APBD pada September 2020 yang mencapai Rp13,49 triliun.

“Dengan begitu maka realisasi pendapatan di Sulteng mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 11,65 persen secara tahunan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulteng, Irfa Ampri  Rabu, 3 November 2021.

Penurunan tersebut, katanya, disebabkan  menurunnya realisasi pada pendapatan transfer, yaitu minus 16,28 persen. Namun di sisi lain terjadi peningkatan baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni 4,17 persen yang disumbang oleh pajak dan retribusi daerah.

“PAD yang disumbang oleh pajak dan retribusi daerah itu mengalami peningkatan cukup signifikan,” ujarnya.

Peningkatan juga terjadi pada Pendapatan Daerah yang Sah, yakni 130,21 persen dari sumbangsih pendapatan hibah yang realisasinya mencapai 343,9 persen dari target.

“Meski begitu, realisasi kedua komponen tersebut belum bisa menutup penurunan jumlah pendapatan transfer sebesar Rp1,89 Triliun yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara,” jelas Irfa Ampri.

Sedangkan untuk realisasi belanja sampai dengan akhir September 2021 mencapai Rp10,65 triliun atau sekitar 51,74 dari Pagu APBD, lebih rendah 8,55 persen dibandingkan realisasi September 2020 yang mencapai Rp11,65 triliun.

Penurunan realisasi belanja tersebut disumbang dari penurunan Belanja Operasi, yaitu minus 8,90 persen, Belanja Modal minus 27,93 persen dan Belanja Tak Terduga minus 66,23 persen.

“Namun sebaliknya, Belanja Transfer mengalami peningkatan 27,38 persen (yoy). Hal itu terjadi disebabkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya untuk mengatasi ketimpangan antar daerah di wilayah Sulteng,” jelasnya. *