PALU, KAIDAH.ID – Pada 28 September 2018 silam, Kota Palu dilanda gempa dahsyat, disertai tsunami dan likuefaksi. Masjid Raya (dulu namya Masjid Agung) Darussalam Palu hancur total karena dihantam tanah goyang 7,4 magnitudo itu.
Gubernur Sulawesi Tengah ketika itu Longki Djanggola menginstruksikan agar tempat ibadah umat Islam itu dibangun kembali. Dibuatlah sayembara desain Masjid Raya Darussalam. Ketua Tim Penilai Sayembara ketika, KH Zainal Abidin dengan beranggotakan delapan orang lainnya.
Pada 20 Mei 2020, dewan juri menetapkan tiga pemenang, yaitu ketua kelompok Arif S Lasimpara sebagai pemenang pertama, disusul kelompok Muh Syafruddin terbaik kedua dan kelompok Sukri Amir sebagai pemenang ketiga. Masing-masing mereka mendapatkan hadiah Rp60 juta, Rp25 juta dan Rp15 juta.
Setelah adanya pemenang sayembara desain Masjid Raya Darussalam Palu itu, seharusnya pemerintah sudah harus mamasukan anggarannya di APBD agar masjid kebanggaan masyarakat Sulteng itu dapat segera dimulai pembangunannya.
Namun sayangnya, menurut anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulteng, Hidayat Pakamundi, pada pembahasan APBD 2021, anggaran itu sudah ada lebih kurang Rp50 miliar.
Tapi menurut Hidayat, anggaran itu tidak dapat digunakan, karena ternyata belum ada gambar detil desain pembangunan masjid raya dari konsultan.
“Bagaimana mau membangun kalau belum rencana detailnya. Akhirnya, anggaran itu digunakan untuk pembelanjaan yang lain,” kata Hidayat Pakamundi kepada kaidah.id, Selasa 1 Februari 2022 siang.
Menurut Hidayat, seyogianya segera disiapkan gambar desain secara detil, kemudian memasukan kembali anggarannya di APBD 2022. Namun apa lacur, ternyata harapan itu sirna, karena pihak eksekutif tidak mencantumkannya di APBD 2022.
“Maka saya mengeritik keras soal itu. Saya minta segera memasukan anggaran paling kurang Rp50 miliar di APBD,” tegasnya.
Apalagi, kata Hidayat, Gubernur Rusdy Mastura meminta agar Masjid Raya segera dibangun. Maka tidak boleh tidak, pada APBD Perubahan nanti sudah harus ada anggaran tersebut.
“Harus dianggarkan, pembangunannya harus dimulai dan diresmikan sebelum Pemilu 2024,” tegas Hidayat.
Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira menegaskan, perencanaan pembangunan Masjid Raya Darussalam Palu ini memang bermasalah sejak dimulai pada pembongkaran, sayembara hingga penganggarannya.
“Kami tidak tahu ada pembongkaran, tiba-tiba masjid itu sudah rata dengan tanah,” kata Nilam Sari, Selasa siang.
Walau begitu, kata Ketua DPRD, pihaknya akan melihat nanti pada APBD Perubahan, apakah pihak eksekutif akan menganggarkannya atau tidak. Dan kalau dianggarkan, akan dilihat lagi apakah anggaran itu dimulai dari pembangunan pondasi hingga konstruksi atau tidak.
“Bahkan bila perlu lokasi Masjid Raya yang paling megah, jangan di lokasi sekarang. Pindahkan ke lokasi lain yang lebih baik dan aman sehingga dapat menjadi ikon Sulteng. Saran saya, dibangun di atas Polda Sulteng,” kata dia.
Tetapi, masjid raya di lokasi sekarang tetap dibangun, namun tidak semegah seperti ekspektasi banyak orang. Tapi karena kondisi belum menentu saat ini, saran itu masih sekadar wacana dan belum dikomunikasikan dengan pihak eksekutif.
“Mungkin ke depannya itu perlu dipikirkan,” kata Ketua DPRD.
Proyek pembangunan kembali Masjid Raya Agung Darussalam masih bertahan di tahap desain yang menyerap anggaran sebesar Rp2 Miliar, dengan masa kontraknya berakhir 30 Desember 2021 lalu.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Sulawesi Tengah, Abdul Razak mengatakan rencana awal tahun 2022 sudah dimulai tahap pembangunan melalui pengajuan Pokja Pengadaan. Dan masa tahap desain yang sedang dilaksanakan saat ini diharapkan selesai tepat waktu.
“Anggaran yang siap pakai untuk fase konstruksi itu dipatok sebesar Rp11 miliar, bersumber dari anggaran APBD Sulteng 2022. Dana itu sangat minim jika dilihat dari konsep dan kebutuhan pembangunan sebesar Masjid Raya Darussalam,” kata Razak. “Kita mengestimasi anggarannya harus Rp233 miliar,” ujarnya.
Abdul Razak telah melaporkan kondisi itu kepada Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura. Dari laporan itu, Gubernur Cudy menginstruksikan agar memaksimalkan anggaran tersebut, sembari gubernur akan mencari bantuan dana dari pihak luar.
“Semoga negara luar semisal Arab Saudi mau membantu,” kata Gubernur kepada kepala dinasnya itu.
Di hadapan Pengurus KAHMI Sulteng, Gubernur Cudy menegaskan, pada APBD Perubahan nanti, pihaknya tidak akan menganggarkan proyek-proyek fisik yang lain kecuali untuk pembangunan Masjid Raya Darussalam.
“Pembangunan Masjid Raya Darussalam itu akan kita anggarkan khusus pada APBD Perubahan nanti,” tegas Gubernur Cudy.
“Kita akan lihat nanti nantinya. Jika sesuai dengan harapan bersama, akan kita sahkan anggarannya,” tandas Ketua DPRD Nilam Sari Lawira. (*)
Tinggalkan Balasan