PALU, KAIDAH.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura sedang mengecek kesehatan di Jakarta. Tetapi pelantikan pejabat eselon III dan IV telah dijadwalkan pada 28 April 2022. Sedangkan nama-nama pejabat belum juga beres disusun.
Gubernur menghubungi para pejabatnya dan Tim Baperjakat ke Jakarta, untuk membawa nama-nama pejabat eselon III dan IV yang akan dilantik nantinya.
Berangkatlah para pejabat itu ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Gubernur di salah satu hotel di ibu kota negara itu. Nama-nama pejabat yang akan dilantik, diserahkan ke Gubernur Rusdy Mastura untuk diperiksa dan disetujui.
Gubernur menyetujui nama-nama yang sudah melewati proses di tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tersebut.
“Nama-nama ini tidak boleh berubah lagi. Ini yang akan saya lantik,” kata Gubernur.
Gubernur akan melantik nama-nama yang disodorkan itu, karena memang telah melewati proses yang benar di Baperjakat. Gubernur sudah benar, karena hendak melaksanakan pelantikan yang sudah sesuai proses dan mekanisme yang benar.
Pulanglah Gubernur ke Palu untuk melantik para pejabat eselon III dan IV tersebut. Jika lambat dilantik maka para pejabat tersebut akan dialihkan menjadi fungsional sesuai perintah Presiden Jokowi.
NAMA BERUBAH, GUBERNUR SYOK
28 April 2022 siang, seremonial pelantikan dilakukan secara hybrid. Tetapi nama-nama yang sudah disetujui Gubernur saat di salah satu hotel itu telah berubah.
Gubernur tidak mungkin kembali mengecek satu per satu lagi dari sekira 300 orang pejabat yang dilantik tersebut. Jika diteliti secara saksama, 80 persen dari nama-nama itu yang berubah.
Gubernur belum juga menyadari itu. Sesaat setelah pelantikan, Gubernur seperti tersadar, karena ternyata ada beberapa nama yang dikenal, justru tidak dilantik.
Jordan Yori misalnya, atlet peraih dua medali emas tersebut yang sebelumnya menduduki jabatan eselon IV di Poso, diminta pindah ke Pemprov Sulteng, kemudian dilantik dalam jabatan lain.
Pindahlah Jordan Yori ke Palu, tapi ia harus gigit jari, karena ia telah meninggalkan jabatannya di Poso, tapi tidak mendapatkan posisi sesuai ekspektasinya.
Gubernur pun kaget dan syok karena itu. Sebab, di daftar sebelumnya, nama Jordan Yori termasuk salah seorang yang harus dilantik. Pun halnya Nasir Mangge, yang harus dilantiknya nyata tidak memakai jas untuk pelantikan.
Nama-nama lain seperti Jely Rompas, ponakan Vera Rompas Mastura (istri Rusdy Mastura) juga tidak dilantik. Siti Hadijah Borahima, yang sebelumnya menduduki jabatan eselon III di Dinas Sosial, malah dinonjobkan, padahal tak lama ia akan memasuki masa pensiun.
Dokter Habibi Tobing sudah datang ke Rumah Sakit dengan membawa batik Korpri, karena siap-siap dilantik 28 April 2022 itu. Tetapi stafnya memberitahukan, dress code pelantikan memakai jas warna gelap. Pulanglah Habibi mengambil jas.
Ternyata, sampai menjelang buka puasa sampai selesai nama-nama dibacakan, Habibi Tobing tak disebutkan namanya.
Banyak yang sudah sumringah karena akan dilantik, ternyata hanya tidak. Sebelumnya sudah senang, ternyata harus kecewa di akhir Ramadhan itu.
Bukan hanya Gubernur yang kaget karena berubahnya nama-nama tersebut. Vera Rompas Mastura dan pihak lain juga kaget setengah mati. Ekspresi kemarahan diungkapkan dalam berbagi cara dan tindakan yang tidak perlu ditulis dalam berita penelusuran ini.
SASARAN SERANGAN
Kekecewaan itu meledak. Sasaran serangan sudah ditetapkan pada satu nama. Rohani Mastura, staf ahli Gubernur Rusdy Mastura. Saat kaidah.id bersilaturahmi di rumah jabatan pada hari lebaran, terlihat situasi yang berbeda. Lebaran penuh dengan kemarahan pada satu nama itu. Keluarga menolak kehadirannya di rumah jabatan.
Pihak keluarga dan para pihak menuding Rohani Mastura sebagai salah seorang “biang kerok” dari kekisruhan itu. Isu dan dugaan jual beli jabatan pun menyeruak dan beredar liar ke mana-mana.
Dalam setiap silaturahmi lebaran di rumah-rumah orang, topik pembicaraan tamu dan tuan rumah tidak bergeser pada soal dugaan jual beli jabatan itu. Satu nama yang trending topik, Rohani Mastura.
Dugaan Rohani Mastura menerima dana dari sejumlah orang agar dilantik dalam jabatan eselon III dan IV. Nilainya disebut, paling kecil Rp5 juta dan paling besar sekira Rp40 juta. Bahkan sampai ada bukti transfer yang beredar luas di group-group WhatsApp. Tetapi bukti transfer itu tertulis tahun 2021.
Rohani Mastura membantah itu. Dia mengatakan, dia tidak tahu menahu soal perubahan nama-nama pejabat yang akan dilantik. Itu bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dia sebagai staf ahli.
“Untuk mutasi, itu tupoksinya Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” singkat Rohani Mastura.
Saat ditanya tentang siapa yang mengubah nama-nama pejabat yang dilantik tersebut, Rohani Mastura menampiknya dan mengajak kaidah.id untuk bertemu Sabtu, 7 Mei 2022 siang di salah satu rumah. Tetapi karena wartawan kaidah.id masih berpuasa Syawal, akhirnya pertemuan itu belum terjadi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Asri, juga membantah dirinya terkait dengan jual beli jabatan itu. Ia mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut.
“Saya sudah dengar isunya, tapi saya tidak tahu menahu soal itu,” kata Asri
Asri meminta agar mereka yang merasa dirugikan, mengumpulkan bukti lalu melaporkan langsung kepada Gubernur sebagai pembina aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulteng.
Tetapi bola liar tidak bisa lagi dibendung. Beredar kabar, Kepala BKD akan dicopot.
TIM INVESTIGASI
Gubernur Rusdy Mastura gerah. Ia berjanji segera membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas dugaan memperjual-belikan kotak jabatan pada eselon III dan IV yang dilantik pelantikan 28 April 2022 lalu.
Tim investigasi itu melibatkan Inspektorat Provinsi Sulteng, Sekretaris Provinsi Sulteng, dan pejabat berwenang.
“Tujuannya untuk segera menjawab hal-hal yang berkembang sehingga dapat menganggu visi misi Pemprov Sulteng melakukan reformasi birokrasi,” tegas Gubernur.
Gubernur berjanji, tim investigasi akan bekerja cepat dan jika nanti terbukti siapa yang bermain di balik jual beli jabatan itu, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Sedangkan pejabat yang sudah dilantik 28 April 2022 kemarin, akan dievaluasi kembali pada tiga bulan ke depan,” tandas Gubernur Sulteng. (*)
Tinggalkan Balasan