JAKARTA, KAIDAH.ID – Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, 16 Juni 2021 lalu, duet Rusdy Mastura – Ma’mun Amir tak bergeser dari visi misinya. Salah satunya percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana 28 September 2018 lalu.
“Maka saya meminta semua pihak tidak membanding-bandingkan komitmen kami pada semua kelompok masyarakat,” tegas Gubernur Rusdy Mastura, Sabtu, 17 September 2022 di Jakarta.
Justeru secara politik anggaran, kata Gubernur, dirinya menyebut porsi kebijakan pembangunan di APBD sejak 2021 hingga 2022 diprioritaskan pada bencana kemanusiaan itu.
“Saya juga penyintas. Saya di Palu. Saya merasakan, saya menangis melihat keadaan itu. Saya di lapangan Vatulemo. Jadi jangan menggugat rasa saya dengan bencana,’’ tutur Gubernur Cudy sambil sambil mengelap air matanya.
Sejak dilantik, dukungan penganggaran percepatan penanganan pasca bencana di APBD-P TA 2021 sebesar Rp62 miliar. Rinciannya, untuk di Palu sebesar Rp37 miliar. Untuk pembebasan lahan di Petobo dialokasikan Rp10 miliar.
Tapi tidak terealisasi karena Aliansi Masyarakat Petobo meminta hunian tetap di Petobo bentuk LC yang dilakukan BPN Palu.
Demikian pula dengan pembebasan lahan ganti untung pembangunan kembali Jembatan IV Palu sebesar Rp27 miliar.
Begitu juga dengan bantuan ke Kabupaten Sigi sebesar Rp6 miliar, Kabupaten Donggala Rp12,150 miliar, pembangunan SPAM Huntap Rp2,6 miliar dan pematangan lahan untuk Huntap Rp3,5 miliar dilakukan Dinas Bina Marga.
‘’Donggala tidak terealisasi karena administrasi tidak lengkap. Kalau lengkap saya perintahkan alokasikan lagi,’’ terang Cudy.
Di sisi lain, Gubernur Cudy juga mengusulkan peraturan presiden (Perpres) Percepatan Pembangunan Sulawesi Tengah sebagai salah satu bentuk komitmen penanganan percepatan pasca bencana.
“Semula saya mengusulkan Rp318 triliun, sekarang menjadi lebih Rp400 triliun. Usulan itu sekarang telah diproses di sekretariat negara,” jelas Gubernur.
Menurutnya, Jawa Timur punya Perpres. Jawa Tengah juga begitu. Kenapa Sulteng tidak.
“Secara politis, geografis sangat strategis dengan IKN. Kita usulkan Perpres berlaku lima tahun ke depan. Sehingga usulan-usulan kita ke kementerian tidak akan ditolak karena ada payungnya berupa Perpres percepatan. Jadi kita mesti melihat ini semua adalah kebijakan pembangunan. Jangan dibanding-bandingkan,’’ tegasnya.
Bantuan atau hibah ke Munas KAHMI, katanya, adalah upaya gubernur untuk daya resonansi Sulteng masa depan Indonesia ketika dunia dilanda krisis energi, krisis pangan dan krisis sumber daya alam.
“Jujur saja, ini juga bagian strategi. Alumni HMI ada di semua level organisasi pemerintahan, swasta usaha dan lainnya. Diprediksi ada enam ribuan akan hadir di Palu,” kata Gubernur.
“Saya berharap ada daya ungkit ekonomi di acara itu, daya ungkit kampanye Sulteng yang meresonansi hingga di Indonesia. Saya minta juga agar panitia Munas membuat event yang menyertakan seluruh kekuatan UMKM, dan lainnya,” tambah Cudy yang mengaku ke Batam, Jakarta dan daerah lain hanya untuk menjemput dan mempercepat Sulteng maju dan sejahtera.
Gubernur juga mengaku mengapresiasi kritik, demonstrasi dan pikiran cerdas beberapa elemen masyarakat dan akademisi.
“Ini bukti saya dijaga oleh mereka adik-adik. Tidak apa-apa. Biar ke depan siapa yang main-main dengan anggaran akan berhadapan dengan masyarakat. Saya minta semua kembali fokus untuk membangun Sulteng. Biasa dikritik oleh kawan sendiri,” tandas Gubernur Cudy. (*)
Tinggalkan Balasan