Menurut Faisal, angka tersebut sangat besar dan tentu saja sangat merugikan masyarakat lokal.
“95 persen lari keluar, jadi kita mau ngapain? Tidak lebih menyediakan dengan penuh keleluasaan untuk perusahaan multinasional mengeruk kekayaan alam secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya,” kata Faisal dalam diskusi tersebut.
Faisal Basri juga menyoroti industri nikel yang hampir sepenuhnya dikuasai China, mulai dari tenaga kerja, teknologi, hingga bank-bank China yang juga membiayai industri ini.
“Jika hilirisasi nikel ini menjadi proyek strategis nasional, seharusnya masyarakat lokal dapat lebih menikmati hasilnya,” kata dia.
“Kalau proyek strategis nasional, nilai tambah untuk Republik Indonesia tinggi. Nilai tambah ini harus dinikmati seluruh rakyat indonesia, pemerintah pusat, hingga daerah,” lanjut Faisal seperti dikutip tempo.co, 26 September 2023.
Celakanya, kata Faisal Basri, pemerintah terkesan membiarkan problem itu semua. Padahal, seharusnya pemerintah berupaya agar proyek strategis nasional ini hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan bukan pihak asing.
“Pemerintah ini mengabdi kepada siapa sih?,” tandas Faisal Basri. (*)
Tinggalkan Balasan