JAKARTA, KAIDAH.ID – Peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Arianto Sangadji menegaskan, hilirisasi nikel di Tanah Air, ternyata tidak menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.
“Masyarakat lokal tidak menikmati langsung imbas dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” katanya dalam diskusi Publikasi Kajian Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat di Jakarta pada 25 September 2023 lalu.
Itulah, kata dia, sehingga kemiskinan di Kabupaten Morowali masih tergolong tinggi. Pada 2022, tingkat kemiskinan di daerah penghasil nikel itu berada di level 12,58 persen.
Arianto Sangadji bilang, angka kemiskinan ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di Sulawesi Tengah, yaitu 12,33 persen.
Bahkan, menurut dia, jika dibandingkan dengan Kabupaten Sigi yang sama sekali tidak mengalami industrialisasi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Morowali justru lebih rendah, yaitu 12,30 persen.
“Derajat penghisapan ekonomi sangat ekstrem terjadi di Morowali dan Morowali Utara, dua kabupaten penghasil utama nikel di Indonesia,” paparnya.
Dia menyebut, pada 2022, tercatat 95,65 persen PDRB di Kabupaten Morowali menguap ke luar daerah.
“Artinya, masyarakat lokal hanya memperoleh 4,35 persen dari total nilai PRDB tersebut,” ujarnya.
Padahal, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto, yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.
“Ya itu terjadi, karena investornya dari China, vendornya dari Jawa atau Makassar. Orang di sana bilang, kita hanya terima abu (debu) saja,” tambah Anto, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Faisal Basri, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menanggapi besarnya jumlah PDRB yang keluar dari Morowali.
Menurut Faisal, angka tersebut sangat besar dan tentu saja sangat merugikan masyarakat lokal.
“95 persen lari keluar, jadi kita mau ngapain? Tidak lebih menyediakan dengan penuh keleluasaan untuk perusahaan multinasional mengeruk kekayaan alam secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya,” kata Faisal dalam diskusi tersebut.
Faisal Basri juga menyoroti industri nikel yang hampir sepenuhnya dikuasai China, mulai dari tenaga kerja, teknologi, hingga bank-bank China yang juga membiayai industri ini.
“Jika hilirisasi nikel ini menjadi proyek strategis nasional, seharusnya masyarakat lokal dapat lebih menikmati hasilnya,” kata dia.
“Kalau proyek strategis nasional, nilai tambah untuk Republik Indonesia tinggi. Nilai tambah ini harus dinikmati seluruh rakyat indonesia, pemerintah pusat, hingga daerah,” lanjut Faisal seperti dikutip tempo.co, 26 September 2023.
Celakanya, kata Faisal Basri, pemerintah terkesan membiarkan problem itu semua. Padahal, seharusnya pemerintah berupaya agar proyek strategis nasional ini hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan bukan pihak asing.
“Pemerintah ini mengabdi kepada siapa sih?,” tandas Faisal Basri. (*)
Tinggalkan Balasan