JAKARTA, KAIDAH.ID – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nilam Sari Lawira (NSL), meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI untuk lebih selektif dalam menentukan program kerja, khususnya yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya meninjau ulang program yang belum bersifat strategis dan mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam rapat kerja Komisi X bersama Menteri Kebudayaan pada Selasa, 4 Februari 2025 lalu, DPR menyetujui usulan tambahan anggaran bagi Kemenbud dalam APBN 2025 sebesar Rp8,176 triliun, yang akan diajukan ke Badan Anggaran untuk mendapatkan persetujuan.
Sementara itu, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Kemenbud juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1,390 triliun atau 58,57% dari pagu definitive, yang mencapai Rp2,374 triliun.
Menanggapi efisiensi ini, Nilam Sari menegaskan agar program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama pelaku seni dan budaya di daerah, tidak terkena pemangkasan.
Menurutnya, efisiensi tetap harus memperhatikan keseimbangan antara penghematan dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya memahami kebijakan efisiensi anggaran dalam APBN dan APBD 2025 sesuai dengan Inpres 1/2025. Namun, untuk Kementerian Kebudayaan, kita perlu lebih cermat dalam menyusun program, agar tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” saran Ketua Partai NasDem Sulteng ini.
Sebagai kementerian baru, menurut Nilam, Kemenbud tentu membutuhkan penyesuaian, baik dalam bentuk tambahan unit, sumber daya manusia (SDM), maupun tata kelola organisasi. Ia juga menyoroti pentingnya memastikan program yang dijalankan benar-benar memiliki dampak strategis dan realistis.
Salah satu contoh program yang dinilainya perlu ditinjau ulang, adalah penguatan rumah budaya di beberapa negara, seperti di Timor Leste.
“Bukan berarti saya meremehkan Timor Leste, tetapi perlu dipertimbangkan kembali sejauh mana dampak strategis dari program tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti minimnya respons Indonesia dalam memperkuat kerja sama kebudayaan dengan negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
Menurutnya, kerja sama kebudayaan, harus diarahkan tidak hanya untuk memperkuat identitas bangsa di dalam negeri, tetapi juga sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif.
Nilam menegaskan, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, peran belanja pemerintah sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong agar Kemenbud lebih selektif dalam memilih program, memastikan setiap kegiatan memiliki daya ungkit bagi ekonomi nasional.
“Program yang kurang atau tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, memang sebaiknya disesuaikan kembali,” tandasnya. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan