Modus yang diduga digunakan pelaku bermula dari pembelian beras SPHP melalui jalur resmi Bulog. Setelah dibeli, beras dikeluarkan dari kemasan aslinya, lalu dipindahkan ke karung lain untuk dijual kembali. Sebagian beras diduga dicampur atau dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi
JAKARTA, KAIDAH.ID – Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mencopot delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas, menyusul dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium. Sedangkan dua pejabat lainnya mendapat surat peringatan.
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026. Ia menegaskan, langkah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan atas dugaan penyalahgunaan beras subsidi yang terungkap di Jakarta.
“ Hari ini kita, Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Peringatan ada (kepada) dua (orang), (diberikan) peringatan. Delapan (orang) kita copot,” kata Menteri Amran.
Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan para pejabat masih berlangsung. Penindakan administratif tersebut dilakukan seiring proses hukum, atas dugaan pengoplosan beras SPHP yang ditemukan di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Amran menjelaskan, modus yang diduga digunakan pelaku bermula dari pembelian beras SPHP melalui jalur resmi Bulog. Setelah dibeli, beras dikeluarkan dari kemasan aslinya, lalu dipindahkan ke karung lain untuk dijual kembali. Sebagian beras diduga dicampur atau dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
“Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung sebagian dioplos baru dijual,” ujarnya.
Menurut Amran, praktik tersebut merugikan masyarakat karena beras SPHP disalurkan pemerintah untuk membantu konsumen mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Enam Pejabat Bulog Dinonaktifkan
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, enam pejabat Bulog dinonaktifkan, sementara dua pejabat Bapanas juga dicopot. Adapun dua pejabat lainnya menerima surat teguran.
Rizal mengatakan, keputusan terhadap jajaran Bulog diambil melalui rapat direksi setelah mendapat arahan dari Amran. Penonaktifan dilakukan selama proses pemeriksaan untuk menjaga agar bukti-bukti yang diperlukan tidak hilang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penonaktifan bukan berarti para pejabat tersebut telah terbukti terlibat dalam dugaan pengoplosan.
Jika pemeriksaan menemukan keterlibatan mereka, proses hukum akan ditempuh sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, nama baik mereka akan dipulihkan.
Mitra RPK Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, Bulog menyebut seorang tersangka berinisial RH merupakan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang membeli beras SPHP melalui aplikasi Klik SPHP.
Berdasarkan penelusuran internal Bulog, transaksi pembelian tersebut tercatat melalui prosedur resmi. Namun, dugaan penyalahgunaan setelah beras diterima masih didalami oleh kepolisian.
Rizal mengatakan, pembelian beras SPHP oleh mitra RPK umumnya dibatasi sekitar dua hingga empat ton dalam satu kali pemesanan. RH diduga memesan empat ton beras dalam dua hari berturut-turut. Pola transaksi itu turut menjadi bagian dari pendalaman perkara.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Bulog membentuk satuan tugas bersama kepolisian guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pegawai internal. Pemeriksaan juga akan menyasar mitra RPK di seluruh Indonesia, terutama yang menunjukkan pola pemesanan dalam jumlah besar atau dengan frekuensi tidak wajar.
Menteri Amran menegaskan, pemeriksaan terhadap jajaran Bulog dan Bapanas akan terus berjalan. Pejabat yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan beras subsidi akan diserahkan kepada penegak hukum.
Pemerintah juga berencana memperketat pengawasan distribusi beras SPHP dan menerbitkan surat edaran sebagai langkah pencegahan agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan