Oleh: Ruslan Sangadji | Kaidah.ID
Prabowo masih terlalu kuat untuk dianggap sebagai kandidat yang mudah dikalahkan. Tetapi justru karena kekuatannya itulah, semakin banyak kepentingan yang berpotensi berhadapan dengannya
PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2029 memang masih jauh. Namun, peta persaingan mulai memperlihatkan satu nama yang sejauh ini sulit digeser: Prabowo Subianto.
Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu, masih memiliki modal politik yang sangat kuat apabila kembali maju dalam Pilpres 2029. Bahkan, kekuatan Prabowo tidak semata-mata bergantung pada sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, Prabowo memiliki peluang besar untuk kembali memenangkan kontestasi apabila memutuskan maju.
Mahfud juga melihat, berbagai upaya untuk “menggergaji” Prabowo tidak akan mudah menghentikan langkah politiknya.
Posisi sebagai petahana, kekuatan Partai Gerindra, serta mesin pemerintahan menjadi modal penting bagi Prabowo untuk menghadapi pertarungan politik 2029.
Golkar Tegaskan Setia Bersama Prabowo
Kekuatan politik Prabowo menuju 2029 juga semakin menarik jika melihat sikap Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah menegaskan, partainya tetap setia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Agustus 2026, Bahlil bahkan mengatakan Golkar akan selalu bersama Prabowo.
“Golkar akan selalu setia bersama pemerintah Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil Lahadalia.
Sikap tersebut bukan sekadar dukungan untuk menjalankan pemerintahan saat ini. Sebelumnya, dalam perayaan HUT Partai Gerindra pada Februari 2026, Bahlil secara terbuka menyatakan dukungan Golkar kepada Prabowo hingga 2029.
Ketika ditanya apakah dukungan itu sampai Pilpres 2029, Bahlil menjawab tegas, “Sampai 2029. Bila perlu, lanjut lagi.”
Pernyataan tersebut menjadi modal politik penting bagi Prabowo.
Sebab, jika dukungan Golkar benar-benar dipertahankan hingga Pilpres 2029, Prabowo tidak hanya memasuki pertarungan sebagai petahana, tetapi juga dengan dukungan salah satu kekuatan politik besar di parlemen.
Dengan demikian, konfigurasi menuju 2029 berpotensi semakin berat bagi para penantang.
Prabowo punya Gerindra sebagai kendaraan politik utama, sementara Golkar telah menyatakan kesetiaannya. Dukungan tersebut, tentu masih dapat berkembang seiring dinamika politik, tetapi setidaknya memberikan sinyal, bahwa fondasi politik Prabowo menuju 2029 mulai terbentuk.
Di sisi lain, rival-rival seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan nama-nama lain, masih harus membangun kekuatan politik masing-masing.
Karena itu, pertanyaan menuju 2029 bukan lagi sekadar siapa yang paling populer dalam survei, tetapi siapa yang mampu membangun koalisi politik yang cukup kuat untuk menghadapi petahana.
Dan untuk saat ini, Prabowo Subianto tampaknya sudah memiliki salah satu modal terpenting: dukungan partai-partai besar yang bersedia tetap berada di belakangnya.
Namun, persoalannya bukan hanya siapa lawan Prabowo. Di balik pertarungan elektoral itu, terdapat pertarungan kepentingan yang jauh lebih besar, terutama menyangkut arah pengelolaan ekonomi nasional.
Dedi Mulyadi Mulai Muncul sebagai Penantang
Sejumlah nama telah disebut-sebut dalam bursa capres 2029. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi salah satu figur yang paling menonjol.
Dalam sejumlah survei, Dedi bahkan mulai menunjukkan kemampuan untuk menandingi Prabowo.
Survei Median pada Februari 2026 menempatkan Prabowo di posisi teratas dengan 29 persen, disusul Anies Baswedan 20,6 persen dan Dedi Mulyadi 17 persen.
Sementara survei Adidaya Institute pada Juni 2026, menempatkan Prabowo di posisi pertama dengan 32,6 persen, Dedi Mulyadi 14,2 persen dan Anies Baswedan 10,7 persen. Nama lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan Ganjar Pranowo, juga masih masuk dalam bursa.
Hasil berbeda muncul dari survei SMRC pada Juli 2026, yang menunjukkan Dedi Mulyadi mulai mampu menyalip Prabowo dalam salah satu simulasi.
Ini menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar nama pelengkap. Jika tren elektoral tersebut bertahan dan terus menguat, Dedi berpotensi menjadi salah satu rival paling serius bagi Prabowo.
Selain Dedi, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, AHY hingga sejumlah nama baru juga masih berpotensi masuk dalam pertarungan.
Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah siapa pun dari mereka mampu mengalahkan petahana yang memiliki kekuasaan, jaringan politik dan mesin partai yang relatif kuat?
Prabowo Tanpa Gibran Tetap Kuat
Di tengah munculnya berbagai nama penantang, satu hal menarik adalah posisi Prabowo tetap kuat, bahkan dalam skenario tanpa Gibran Rakabuming Raka.
Artinya, modal politik Prabowo tidak sepenuhnya bertumpu pada pasangan 2024. Ia telah memiliki basis elektoral sendiri, ditambah posisi sebagai presiden petahana.
Inilah yang membuat pertarungan 2029 berpotensi menjadi pertarungan yang berat, bagi siapa pun yang ingin mengalahkannya.
Tetapi ada satu persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar elektabilitas.
Yakni, siapa yang sebenarnya merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan Prabowo?
Margarito: Oligarki Bermain dari Dalam dan Luar Istana
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis melihat, kelompok oligarki menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo.
Dalam podcast “Turbulensi Ekonomi Kerakyatan Versus Oligarki” yang dipandu Faisal Assegaf di Sinkos Indonesia, Margarito menyebut kelompok oligarki memiliki kepentingan besar dalam berbagai sektor strategis ekonomi nasional.
Menurut Margarito, kelompok tersebut telah menikmati keuntungan dari sistem yang terkonsolidasi selama puluhan tahun. Ketika pemerintahan Prabowo mulai melakukan penataan terhadap sumber daya alam, ekspor dan aset ekonomi strategis, kepentingan kelompok tersebut mulai terganggu.
“Saya rasa yang sedang terjadi di Indonesia hari-hari ini, oligarki itu dengan caranya sendiri meneror Presiden, karena Presiden sedang menata sesuatu yang selama puluhan tahun sudah terkonsolidasi,” kata Margarito.
Margarito menilai, kelompok oligarki tidak hanya bermain di luar kekuasaan. Mereka juga memiliki pengaruh dari dalam lingkaran kekuasaan.
Dengan kata lain, pertarungan politik dan ekonomi tersebut tidak selalu terlihat secara terbuka. Sebagian berlangsung di ruang-ruang kekuasaan, sementara sebagian lainnya berlangsung melalui tekanan politik, ekonomi dan opini publik.
Margarito menyebut oligarki memiliki pengaruh pada sejumlah sektor strategis, antara lain lahan, pertambangan, perkebunan dan akses terhadap pembiayaan nasional. Menurut dia, kebijakan pemerintah yang memperketat pengawasan dan penertiban sektor-sektor tersebut berpotensi mengurangi keuntungan yang selama ini dinikmati kelompok tertentu.
“Sudah begitu, sekarang Presiden terlihat sungguh-sungguh menertibkan mereka. Dengan ketertiban itulah, keuntungan para oligarki yang tadinya sangat besar bisa berkurang. Mereka melawan,” ujar Margarito.
Pertarungan Sesungguhnya: Pasal 33
Di titik inilah Pasal 33 UUD 1945 menjadi penting.
Prabowo secara terbuka berkali-kali menegaskan, pengelolaan ekonomi nasional harus kembali kepada amanat konstitusi.
Pada Mei 2026, Prabowo menegaskan, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 merupakan kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Pemerintah juga menempatkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai bagian penting dari arah kebijakannya.
Pada Juli 2026, pemerintah kembali menegaskan bahwa Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, menjadi landasan dalam pengelolaan kekayaan nasional dan pembangunan kesejahteraan rakyat.
Bagi Margarito, langkah tersebut merupakan persoalan mendasar, karena menyentuh struktur ekonomi yang telah terbentuk selama puluhan tahun.
Ia bahkan menyatakan dukungan terhadap kebijakan Prabowo, yang menurutnya berkaitan dengan implementasi Pasal 33, termasuk gagasan ekspor satu pintu dan penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya strategis.
Di sinilah kepentingan antara negara dan kelompok ekonomi besar berpotensi berhadapan.
Sebab, jika negara semakin kuat mengambil kembali kendali atas sumber daya strategis dan memastikan manfaatnya lebih besar dinikmati masyarakat, maka ruang keuntungan kelompok yang selama ini menikmati privilese ekonomi tentu dapat menyempit.
Dari Pertarungan Ekonomi ke Pertarungan Politik
Pertarungan tersebut pada akhirnya berpotensi merembet ke arena politik.
Prabowo tidak hanya menghadapi rival-rival yang namanya mulai muncul dalam survei. Ia juga menghadapi tantangan dari kelompok kepentingan, yang merasa kehilangan akses dan keuntungan akibat perubahan kebijakan.
Margarito melihat, situasi tersebut sebagai konsekuensi dari upaya pemerintah menata kembali sistem, yang menurutnya telah terkonsolidasi selama puluhan tahun.
Karena itu, jika Prabowo kembali maju pada 2029, pertarungannya kemungkinan tidak hanya tentang Prabowo versus Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, AHY atau tokoh lainnya
Pertarungannya bisa jauh lebih dalam: antara mempertahankan sistem lama atau melanjutkan agenda penataan ekonomi berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dan di situlah kekuatan Prabowo sekaligus diuji.
Jika ia mampu mempertahankan konsistensi kebijakan, menjaga dukungan publik dan memperlihatkan hasil konkret dari agenda ekonomi kerakyatan, maka posisinya pada 2029 bisa semakin sulit digoyang.
Sebaliknya, jika berbagai kepentingan yang terganggu berhasil membangun perlawanan politik yang efektif, maka dominasi Prabowo dapat menghadapi tantangan yang lebih serius.
Untuk saat ini, satu hal terlihat jelas.
Prabowo masih terlalu kuat untuk dianggap sebagai kandidat yang mudah dikalahkan. Tetapi justru karena kekuatannya itulah, semakin banyak kepentingan yang berpotensi berhadapan dengannya.
Pilpres 2029 akhirnya bukan hanya akan menjadi pertarungan mencari presiden berikutnya.
Bisa jadi, Pilpres 2029 juga menjadi pertarungan menentukan, siapa yang paling berkuasa menentukan arah ekonomi Indonesia: negara, rakyat, atau kelompok-kelompok yang selama puluhan tahun telah menikmati kemewahan dari sistem ekonomi yang ada. (*)
Tinggalkan Balasan