SIGI, KAIDAH.ID – Di tengah semangat pemulihan dan pembangunan pascabencana, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menyuarakan harapan besar: menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai simbol inklusi pendidikan dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Sigi pun telah mengambil langkah nyata untuk mewujudkannya.
Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, mengungkapkan, pihaknya telah bertemu langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, pada Jumat, 16 Mei 2025, guna menyampaikan kesiapan daerahnya menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saat pertemuan ba’da Jumat kemarin, kami menyampaikan harapan, agar program pembangunan Sekolah Rakyat dapat direalisasikan di Kabupaten Sigi,” kata Bupati Rizal Injenae melalui telepon genggam kepada kaidah.id, Ahad sore, 18 Mei 2025.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Sigi telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare yang berlokasi di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru. Lokasi ini bersebelahan langsung dengan Kampus UIN Datokarama Palu, yang dinilai strategis untuk pengembangan pendidikan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar infrastruktur, Rizal menjelaskan, kehadiran Sekolah Rakyat sejalan dengan visi pendidikan inklusif Sigi. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka akan mendapat fasilitas pendidikan tanpa biaya, termasuk seragam gratis, mulai tahun ajaran 2025–2026, untuk jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.
“Ini merupakan bentuk keberpihakan kami kepada masyarakat kecil, agar tidak ada anak di Sigi yang tertinggal dalam akses pendidikan,” kata Bupati menjelaskan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik semangat daerah dalam mendukung usulan Pemkab Sigi. Namun, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi calon peserta didik.
“Saya mengajak semua kepala daerah untuk menyeleksi peserta Sekolah Rakyat dengan objektif. Jangan ada diskriminasi atau kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Saifullah juga menyebutkan, program Sekolah Rakyat akan dijalankan di delapan kabupaten di Indonesia, termasuk Sigi, Buton Tengah, Belitung Timur, Banggai Kepulauan, Takalar, Empat Lawang, Kuningan, dan Soppeng. Seluruh operasional sekolah ini akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peserta didik tidak dibebankan biaya apa pun.
Program Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata, negara hadir untuk menjangkau pendidikan setiap anak bangsa, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. Di Kabupaten Sigi, harapan itu nantinya akan tumbuh di atas lahan 10 hektare di Pombewe, untuk menyongsong masa depan yang lebih setara. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan