Pemerintah juga akan membuka kebutuhan formasi guru nasional. Termasuk untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda
JAKARTA, KAIDAH.ID – Kabar baik datang bagi para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun.
Dana itu untuk mendukung pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan tersebut mulai dilakukan pada 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran tersebut sudah disiapkan pemerintah.
“Untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kita sudah siapkan,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut Purbaya, kebijakan ini tidak akan mengganggu kondisi fiskal pemerintah. Sebab, tambahan anggaran tidak seluruhnya berasal dari anggaran baru.
Pemerintah akan melakukan realokasi anggaran. Proses pengalihan status juga tidak dilakukan sekaligus. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Rencananya berlangsung hingga tiga tahun ke depan.
Purbaya mengatakan, kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
“Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan,” katanya.
231 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu
Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati sejumlah kebijakan terkait status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Salah satunya adalah pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Guru PPPK juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyebut, jumlah guru berstatus PPPK mencapai 955.245 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang merupakan PPPK paruh waktu.
Angka ini menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian status dan karier guru.
Kebutuhan Guru Masih Besar, PPPK Bisa Ikut Seleksi PNS
Di sisi lain, pemerintah masih membutuhkan tambahan guru dalam jumlah besar. Proyeksi kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi.
Kebutuhan tersebut mencakup sejumlah lembaga dan program pendidikan. Di antaranya sekolah di bawah Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
Rini mengatakan, kebutuhan tersebut akan menjadi bagian dari proyeksi formasi guru nasional.
“PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” kata Rini usai rapat pemerintah dan DPR, Selasa, 18 Agustus 2026.
Pemerintah juga akan membuka kebutuhan formasi guru nasional. Termasuk untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
Tidak hanya itu. Guru yang sudah berstatus PPPK penuh waktu, juga mendapat peluang untuk mengikuti seleksi PNS. Pendaftarannya diperkirakan dibuka pada awal 2027.
Pemerintah berharap, persoalan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat ditangani secara bertahap.
Bagi ratusan ribu guru PPPK paruh waktu, tahun 2027 pun menjadi titik penting.
Ada peluang untuk mendapatkan status penuh waktu.
Ada pula kesempatan untuk melangkah lebih jauh melalui seleksi PNS. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan