Bagi Menteri Maman, kebijakan pemerintah perlu dinilai tidak hanya dari respons masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan ekonomi dan daya saing Indonesia pada masa mendatang
JAKARTA, KAIDAH.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto hanya memiliki satu kesalahan dalam menjalankan pemerintahannya, yakni mengeksekusi niat baiknya secara sungguh-sungguh sehingga mengganggu kenyamanan sejumlah pihak yang disebut oligarki.
“Kesalahan Pak Prabowo cuman satu. Niat baiknya dieksekusi betul,” kata Maman Abdurrahman dalam siniar Akbar Faizal Uncensored pada 23 Oktober 2026 yang dikutip kaidah.id, Rabu, 28 Oktober 2026 malam.
Menurut Maman, keseriusan Presiden Prabowo menjalankan perubahan, menjadi salah satu alasan munculnya kritik dan resistensi terhadap pemerintah. Ia menilai, sejumlah pihak (oligarki) merasa terganggu ketika kebijakan yang dijalankan mulai mengubah kebiasaan dan pola yang selama ini berlangsung.
Menteri Maman menjelaskan pandangannya melalui analogi pola asuh orang tua terhadap anak. Ia membandingkan orang tua yang selalu menuruti keinginan anak dengan orang tua yang menetapkan batasan demi kebaikan anak dalam jangka panjang.
Menurutnya, orang tua yang selalu memberikan apa pun yang diminta anak mungkin akan disukai dalam jangka pendek. Namun, pola tersebut berisiko membuat anak tumbuh tanpa disiplin dan daya saing.
Sebaliknya, orang tua yang menetapkan aturan dan memberikan batasan mungkin tidak selalu disukai. Namun, langkah tersebut diharapkan membentuk anak yang lebih disiplin, memiliki tekad kuat, dan mampu menghadapi tantangan.
Menteri Maman menggunakan analogi tersebut untuk menjelaskan pendekatan pemerintahan Prabowo. Menurutnya, kebijakan yang tidak populer pada awalnya belum tentu buruk apabila ditujukan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang bagi negara.
Ia menilai, kepemimpinan tidak semestinya hanya berorientasi pada popularitas saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan bagi generasi mendatang.
“Tidak semua kebijakan yang baik itu populer,” ujarnya.
Menteri UMKM juga menyoroti persoalan pengelolaan keuangan negara. Ia menilai, selama bertahun-tahun, pemerintah di berbagai tingkatan cenderung berorientasi pada penyerapan anggaran, sementara upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menciptakan inovasi belum menjadi perhatian yang memadai.
Menurutnya, ketergantungan pada utang dan peningkatan pajak tanpa memperluas basis penerimaan bukanlah solusi jangka panjang bagi perekonomian.
Dalam konteks tersebut, Menteri Maman menilai perubahan kebijakan diperlukan, agar pemerintah lebih berorientasi pada kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi daerah. Menurutnya, program tersebut berpotensi menciptakan peluang usaha bagi pemasok sayuran, peternak ayam, peternak telur, petani, dan pelaku UMKM lainnya, meskipun pelaksanaannya masih membutuhkan pembenahan.
Bagi Menteri Maman, kebijakan pemerintah perlu dinilai tidak hanya dari respons masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan ekonomi dan daya saing Indonesia pada masa mendatang. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan