Kami berdiri untuk kepentingan bangsa dan negara, mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta siap mengawal seluruh agenda pembangunan nasional demi Indonesia yang lebih kuat, maju, dan berdaulat
JAKARTA, KAIDAH.ID – Dewan Pendiri Garda Nasional Indonesia Bangkit (GNIB), Shauqi H Maskati, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, serta elemen masyarakat lainnya.
Shauqi H Maskati yang juga mantan Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA), menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan nasional, kedaulatan hukum, perlindungan privasi, dan kehormatan institusi negara.
Menurutnya, apabila penyadapan itu terbukti dilakukan di luar ketentuan hukum dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, aparat harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menjadi aktor intelektual.
“Ini bukan persoalan sepele. Penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan persoalan serius yang menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, kedaulatan hukum, serta martabat institusi negara. Jangan sampai ada oknum yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas dan bertindak seolah-olah hukum tidak berlaku bagi dirinya,” tegas Shauqi.
Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada tiga orang yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Penyidik juga harus mengungkap motif, sumber perintah, mekanisme pelaksanaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Penyadapan itu untuk kepentingan siapa? Apa motif sesungguhnya? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Semua ini harus diungkap secara terang-benderang,” ujarnya.
Desak Kapolri Bongkar Seluruh Jaringan
Shauqi H Maskati meminta Kapolri dan jajaran aparat penegak hukum, agar menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, independen, dan menyeluruh.
Menurutnya, pengusutan harus mencakup seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari pihak yang diduga memberikan perintah, pelaksana di lapangan, sistem yang digunakan, hingga pihak yang diduga menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan.
“Kapolri harus memastikan perkara ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada perlakuan istimewa, dan jangan ada kompromi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan,” katanya.
Ia berharap, aparat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan perkara tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Ajak Pemuda Tidak Terprovokasi
Selain mendesak penegakan hukum, Shauqi H Maskati juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, agar menyikapi perkembangan situasi nasional secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi.
Menurutnya, pemuda harus berperan aktif mengawal kehidupan demokrasi dengan tetap mengedepankan objektivitas, kecerdasan berpikir, dan persatuan bangsa.
“Pemuda harus kritis, tetapi jangan kehilangan objektivitas. Berani bersikap, tetapi jangan mengorbankan persatuan bangsa. Jangan menjadi generasi yang mudah digiring oleh opini, provokasi, maupun kepentingan pihak-pihak tertentu,” pesannya.
Perbedaan pandangan politik, lanjutnya, merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kepentingan bangsa dan negara harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
Tegaskan Dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo
Shauqi H Maskati menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dan agenda strategis pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan ekonomi nasional, serta kedaulatan bangsa.
Ia menegaskan, dukungan tersebut sebagai bentuk komitmen kebangsaan, untuk mengawal pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan nasional.
“Kami mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kami siap mengambil bagian dalam mengawal, menjaga, dan menyukseskan seluruh program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, memperkuat ekonomi nasional, menjaga kedaulatan negara, serta membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,” ungkapnya.
Namun, Shauqi menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah bukan berarti membenarkan tindakan siapa pun yang diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangan.
“Justru karena kita mendukung Presiden Prabowo, kita tidak boleh membiarkan siapa pun merusak pemerintahan dari dalam melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Loyalitas kepada Presiden dan negara harus dibuktikan dengan keberanian menjaga konstitusi, bukan melindungi kesalahan oknum,” tambahnya.
Negara Tidak Boleh Disandera oleh Kepentingan Tersembunyi
Shauqi menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, tidak boleh ada individu maupun kelompok yang merasa berada di atas konstitusi.
Ia berharap, pengusutan dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integritas institusi negara, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, serta memastikan supremasi hukum berlaku tanpa pandang bulu.
“Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang harus dihormati, serta dilindungi sesuai konstitusi. Institusi negara harus dijaga kehormatannya. Jika ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, tindak tegas. Jangan biarkan ulah segelintir orang merusak kepercayaan rakyat terhadap negara,” tegasnya.
Shauqi menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan, dan mengawal agenda pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, maju, dan berdaulat.
“Kami berdiri untuk kepentingan bangsa dan negara, mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta siap mengawal seluruh agenda pembangunan nasional demi Indonesia yang lebih kuat, maju, dan berdaulat,” tandasnya. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan