Dia memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah
JAKARTA, KAIDAH.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal di lingkungan Polri, diperintahkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Perintah penyadapan tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
Kapolri Jenderal Suyudi menjelaskan, dugaan praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Perintah tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit, kemudian diteruskan melalui sejumlah pejabat di lingkungan monitoring Polri hingga akhirnya dilaksanakan oleh operator teknis.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” kata Suyudi dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dia mengungkapkan, perintah penyadapan itu disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Ada Jalur Atensi untuk Penyadapan
Suyudi kemudian membeberkan adanya dua jalur dalam proses penyadapan di internal Polri, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Jalur resmi atau jalur A dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.
Dalam mekanisme tersebut, penyadapan harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, serta dokumen pendukung. Selanjutnya, dilakukan verifikasi dan persetujuan secara berjenjang sebelum tim technical supporting unit (TSU) melakukan provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem.
Namun, dalam perkara yang sedang disidik, ditemukan dugaan penggunaan jalur B atau jalur internal atensi.
Jalur ini diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target penyadapan disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh pejabat Kabag Monitoring setelah menerima perintah dari Jenderal LSP. Selanjutnya, dilakukan analisis, persetujuan internal, dan provisioning oleh tim TSU.
Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Akibatnya, aktivitas penyadapan melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan yang dilakukan melalui jalur resmi.
Lima Tahapan Dugaan Penyadapan
Kapolri menguraikan lima tahapan modus operandi dalam perkara tersebut.
Pertama, perintah penyadapan yang diduga berasal dari Listyo Sigit melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
Kedua, provisioning. Tim TSU diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan, mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.
Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada pejabat Kabag Monitoring hingga Jenderal LSP.
Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU.
Penghapusan tersebut diduga dilakukan setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.
Presiden hingga Mahasiswa Diduga Menjadi Target
Dalam pemaparan kepada Komisi III DPR, Suyudi juga mengungkap luasnya kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Daftar tersebut mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkaran Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana.
Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Suyudi, Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp. Dia juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user.
Sementara itu, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
EH diduga menerima perintah penyadapan dari SU dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Adapun AS diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan, melaporkan hasilnya kepada Listyo Sigit, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.
Penyidik Periksa 28 Saksi dan Enam Ahli
Dalam perkembangan penyidikan, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Sebanyak 24 saksi berasal dari internal Polri, tiga saksi dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan empat ahli pidana.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat CPU, PC, laptop, modem, dokumen, serta log data penyadapan.
Untuk perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, diterapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal.
Kapolri Jenderal Suyudi menegaskan, seluruh dugaan tindak pidana tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian penyidikan.
Dia memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, setiap kewenangan memiliki batas dan setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. (*)
Tinggalkan Balasan