Penggunaan frasa berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri, harus dipahami dalam kerangka Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bukan disamakan begitu saja dengan istilah pengunduran diri dalam hubungan kepegawaian
PALU, KAIDAH.ID – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr. Mohammad Tavip, S.H., M.Hum., menegaskan adanya perbedaan mendasar antara istilah berhenti dan mengundurkan diri dalam konteks berakhirnya jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Tavip, surat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang beredar pada 12 November 2026, secara jelas menggunakan istilah berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri, bukan mengundurkan diri.
Perbedaan istilah tersebut, kata dia, bukan sekadar persoalan pilihan bahasa, tetapi memiliki konsekuensi hukum dan ketatanegaraan yang serius.
Tavip menjelaskan, penggunaan kata berhenti dalam surat tersebut memiliki landasan konstitusional yang jelas, yakni Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Pilihan diksi ini bukan sekadar gaya bahasa. Ini adalah pilihan hukum yang memiliki implikasi ketatanegaraan yang sangat serius,” jelas Tavip.
Ia mengatakan, apabila istilah yang digunakan adalah mengundurkan diri, akan muncul pertanyaan mengenai dasar hukum dan mekanisme konstitusional yang mengaturnya. Sebab, UUD 1945 menggunakan istilah berhenti dalam ketentuan mengenai kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Berhenti Merupakan Tindakan Hukum Konstitusional
Tavip menguraikan, terdapat perbedaan sifat hukum antara pengunduran diri dalam konteks kepegawaian, dan pernyataan berhenti dalam konteks jabatan konstitusional.
Dalam sejumlah hubungan hukum kepegawaian, pengunduran diri melibatkan proses pengajuan dan penerimaan oleh pihak yang berwenang.
Sementara itu, menurut Tavip, pernyataan berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUD 1945, merupakan tindakan hukum konstitusional yang bersumber dari kehendak pejabat yang bersangkutan.
Dengan konstruksi tersebut, ia berpandangan bahwa pernyataan berhenti tidak membutuhkan persetujuan Presiden, DPR, ataupun MPR.
“MPR, dalam hal ini, bukan bertindak sebagai atasan yang menyetujui atau menolak pengunduran diri, melainkan menjalankan kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden,” tuturnya.
Surat Ditujukan kepada MPR
Menurut Tavip, penggunaan istilah berhenti juga menjelaskan mengapa surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR RI.
Hal itu berkaitan dengan kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, khususnya dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam surat yang menjadi dasar analisisnya, Gibran disebut secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhenti tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, Tavip menilai penggunaan istilah berhenti, memiliki relevansi langsung dengan mekanisme ketatanegaraan yang harus dijalankan MPR.
Media Harus Tepat Menggunakan Istilah
Tavip juga mengingatkan media massa dan pejabat publik, agar cermat menggunakan istilah hukum dalam memberitakan persoalan tersebut.
Menurutnya, penggunaan istilah mengundurkan diri secara terus-menerus, termasuk oleh pejabat pemerintah, berpotensi membentuk pemahaman publik seolah-olah konstitusi secara khusus mengatur mekanisme pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden.
“Padahal, istilah yang digunakan UUD 1945 dalam konteks tersebut adalah berhenti”, ujarnya.
Ia menilai, ketepatan penggunaan bahasa konstitusi penting untuk menghindari kesalahpahaman dan perdebatan mengenai dasar hukum maupun prosedur ketatanegaraan.
Tavip menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata perbedaan semantik. Satu istilah dapat menentukan dasar hukum, kewenangan lembaga negara, hingga mekanisme pengisian jabatan yang kosong.
“Dalam hukum tata negara, satu kata yang tepat bisa menyelamatkan satu negara dari kekosongan hukum. Dan satu kata yang salah bisa membuat satu negara berdebat berhari-hari tanpa menemukan pasalnya,” demikian pandangan Tavip.
Dengan demikian, menurut Tavip, penggunaan frasa berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri, harus dipahami dalam kerangka Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bukan disamakan begitu saja dengan istilah pengunduran diri dalam hubungan kepegawaian.
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan