Tanwir bukan sekadar forum untuk membicarakan persoalan internal organisasi. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk menerjemahkan nilai-nilai persyarikatan ke dalam langkah nyata demi kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan
MUHAMMADIYAH kembali menggelar Tanwir pada 13-15 November 2026 di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah. Agenda nasional yang dirangkaikan dengan Milad ke-114 Muhammadiyah ini diikuti pimpinan Muhammadiyah dari seluruh wilayah di Indonesia.
Sebanyak 38 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dipastikan hadir dalam perhelatan tersebut. Namun, di balik agenda nasional ini, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya: apa sebenarnya Tanwir Muhammadiyah, apa perbedaannya dengan Muktamar, dan bagaimana sejarah lahirnya permusyawaratan tersebut?
Tanwir merupakan forum permusyawaratan dalam Muhammadiyah yang berkedudukan sebagai permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar.
Secara bahasa, Tanwir berarti pencerahan. Dalam konteks organisasi, Tanwir menjadi ruang musyawarah untuk membahas berbagai persoalan strategis Persyarikatan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta menentukan langkah organisasi di antara dua penyelenggaraan Muktamar.
Berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 24, Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Anggota Tanwir terdiri atas anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, wakil wilayah, serta wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat.
Dalam forum ini, berbagai persoalan organisasi dibahas melalui mekanisme musyawarah. Kewenangannya meliputi penyampaian laporan Pimpinan Pusat, pembahasan persoalan yang ditugaskan Muktamar, pembahasan awal agenda Muktamar, hingga persoalan mendesak yang tidak dapat menunggu pelaksanaan Muktamar berikutnya.
Jadi, Tanwir bukan sekadar pertemuan rutin pimpinan Muhammadiyah, melainkan forum resmi yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menentukan perjalanan organisasi.
Apa Perbedaan Tanwir dan Muktamar?
Meskipun sama-sama menjadi forum permusyawaratan nasional, Tanwir dan Muktamar memiliki kedudukan, kewenangan, serta frekuensi penyelenggaraan yang berbeda.
Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah. Forum ini diselenggarakan satu kali dalam lima tahun dan menjadi momentum utama untuk menetapkan kebijakan umum Persyarikatan, mengevaluasi kepemimpinan, serta memilih anggota Pimpinan Pusat untuk periode berikutnya.
Sementara itu, Tanwir berada satu tingkat di bawah Muktamar. Forum ini diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan Pusat.
Jika Muktamar menjadi forum utama untuk menentukan arah dan kepemimpinan organisasi dalam satu periode, Tanwir berfungsi mengawal pelaksanaan keputusan, mengevaluasi perkembangan organisasi, serta membahas persoalan strategis yang muncul di tengah perjalanan kepemimpinan.
Perbedaan keduanya juga terlihat dari komposisi peserta. Muktamar melibatkan unsur pimpinan pusat, wilayah, daerah, serta organisasi otonom tingkat pusat. Adapun Tanwir memiliki komposisi anggota yang secara khusus diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah.
Singkatnya, Muktamar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi, sedangkan Tanwir menjadi forum strategis untuk memastikan keputusan dan arah gerakan Persyarikatan tetap berjalan serta mampu menjawab perkembangan zaman.
Sejarah Lahirnya Tanwir Muhammadiyah
Tradisi permusyawaratan sebenarnya telah menjadi bagian dari perjalanan Muhammadiyah sejak organisasi ini berdiri pada 1912.
Dalam sejarahnya, istilah Tanwir mulai muncul dan digunakan secara resmi pada 1932, ketika Muhammadiyah dipimpin oleh KH. Hisyam.
Berdasarkan penelusuran Pusat Data dan Litbang Suara Muhammadiyah, istilah tersebut pada awalnya dikenal melalui pembentukan Madjlis Tanwir, sebagai salah satu hasil keputusan Conferentie Consul Hoofdbestuur Moehammadijah Hindia-Timoer yang berlangsung di Yogyakarta pada 19–22 November 1932.
Selanjutnya, istilah Tanwir sebagai sebuah kegiatan permusyawaratan resmi digunakan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin pada 1935.
Meski telah digunakan sejak masa tersebut, Tanwir baru tercatat secara resmi sebagai permusyawaratan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 1959, Bab VI Pasal 16.
Pada ketentuan saat itu, Tanwir disebut sebagai permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan ketika Muktamar tidak berlangsung.
Seiring perkembangan organisasi dan penyempurnaan aturan Persyarikatan, kedudukan Tanwir kemudian ditegaskan sebagai permusyawaratan di bawah Muktamar.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme permusyawaratan Muhammadiyah terus berkembang mengikuti kebutuhan organisasi yang semakin luas dan kompleks.
Tanwir Muhammadiyah 2026 Digelar di Palu
Tahun ini, Tanwir Muhammadiyah diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 13-15 November 2026. Pelaksanaan ini menjadi catatan sejarah tersendiri, karena untuk pertama kalinya Sulawesi Tengah dipercaya menjadi tuan rumah Tanwir Nasional Muhammadiyah.
Universitas Muhammadiyah Palu menjadi pusat penyelenggaraan agenda yang mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa” tersebut.
Sebanyak 38 PWM dari seluruh Indonesia dipastikan mengikuti permusyawaratan nasional ini. Pembukaannya juga dijadwalkan dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, sebelumnya menjelaskan, Tanwir di Palu memiliki sejumlah agenda strategis. Salah satunya adalah mengevaluasi perjalanan program jangka panjang Muhammadiyah selama 20 tahun sejak 2005 sekaligus merumuskan arah gerakan untuk periode berikutnya.
Selain itu, forum ini akan membahas penguatan Risalah Kesemestaan, sebagai bagian dari upaya memperluas peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam menjawab persoalan global.
Persiapan menuju Muktamar ke-49 Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada 2027 juga menjadi bagian dari agenda strategis Persyarikatan.
Penyelenggaraan Tanwir turut dirangkaikan dengan berbagai kegiatan pendukung, mulai dari Malam Ta’aruf, peluncuran buku, Expo Tanwir dan Milad ke-114, hingga pengembangan amal usaha Muhammadiyah.
Ketua PWM Sulawesi Tengah, Muhammad Amin Parakkasi, menyebut kepercayaan menjadi tuan rumah Tanwir sebagai amanah bersejarah bagi Muhammadiyah di daerahnya.
Ia berharap penyelenggaraan agenda nasional tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga mampu mendorong kemajuan gerakan dakwah, penguatan organisasi, dan pengembangan amal usaha Muhammadiyah di Sulawesi Tengah.
Melalui Tanwir 2026 di Palu, Muhammadiyah diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi, merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan masa depan, sekaligus memperkokoh kontribusinya dalam kehidupan kebangsaan.
Tanwir bukan sekadar forum untuk membicarakan persoalan internal organisasi. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk menerjemahkan nilai-nilai persyarikatan ke dalam langkah nyata demi kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan