Arah hilirisasi ke depan harus lebih berorientasi pada pengembangan industri, yang mampu mengolah bahan baku hingga menjadi produk akhir di dalam negeri, bukan sekadar memasok produk antara ke pasar ekspor
JAKARTA, KAIDAH.ID – Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan moratorium pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel baru, yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Kebijakan ini dipertimbangkan untuk mendorong hilirisasi lebih lanjut, agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari industri nikel.
Menteri Koordinator Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, industri hilirisasi nikel nasional saat ini masih didominasi produk antara atau intermediate product, dengan porsi sekitar 50% hingga 60%.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri nikel, belum sepenuhnya menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Baru di 60%, 50% dan ini meledak sekarang. Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba, apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?” kata Bahlil dalam Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Bahlil telah meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, agar melakukan kajian terhadap kelayakan pembangunan smelter baru yang menghasilkan produk setengah jadi.
Dia menegaskan, arah hilirisasi ke depan harus lebih berorientasi pada pengembangan industri, yang mampu mengolah bahan baku hingga menjadi produk akhir di dalam negeri, bukan sekadar memasok produk antara ke pasar ekspor.
“Untuk produk untuk smelter yang setengah jadi, yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya. Supaya apa bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji, Bapak Ibu semua,” katanya.
Selain mengkaji pembatasan pembangunan smelter, pemerintah juga berupaya mengendalikan produksi bijih nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Bahlil meminta jajaran Ditjen Minerba tidak ragu menggunakan instrumen tersebut, untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, terutama ketika pasar nikel global menghadapi tekanan akibat kelebihan produksi.
“Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan suplai and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu,” tegasnya.
Indonesia Kuasai 60 Persen Pasokan Nikel Dunia
Sementara itu, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat produksi nikel olahan nasional sepanjang 2025 mencapai 2,5 juta ton kandungan nikel (Ni), dari total kapasitas produksi sekitar 2,7 juta ton Ni.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menjelaskan, produksi tersebut berasal dari fasilitas pengolahan berbasis pirometalurgi dan hidrometalurgi.
“Pada tahun 2025 total produksi nikel nasional telah mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk intermediate (setengah jadi) yang terdiri dari 2,05 juta berupa produk-produk NPI, FeNi dan Matte, serta 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP – Nikel Sulfat,” kata Arif, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dengan volume tersebut, Indonesia menjadi pemasok nikel terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 60% terhadap pasokan global.
Meski demikian, FINI memperkirakan produksi nikel olahan nasional pada 2026, akan mengalami penurunan sekitar 3,5% hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut diperkirakan hanya berlangsung sementara. Pada 2027, kapasitas produksi nasional berpotensi kembali meningkat seiring penyelesaian sejumlah proyek pengolahan nikel berbasis high pressure acid leach (HPAL).
“Pada tahun 2027 akan ditandai oleh penambahan kapasitas produksi dari proyek-proyek hidrometalurgi berbasis HPAL yang akan selesai tahap konstruksinya, dalam waktu dekat memasuki tahapan komisioning dan operasi penuh,” jelas Arif.
Pengembangan fasilitas HPAL tersebut terutama ditujukan untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik.
FINI memproyeksikan kapasitas produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) nasional yang mencapai 450.000 ton Ni pada 2025, dapat meningkat menjadi lebih dari 900.000 ton Ni pada akhir 2027.
Proyeksi pertumbuhan kapasitas tersebut menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam menata industri hilirisasi nikel, terutama untuk memastikan peningkatan produksi, diikuti pengembangan industri produk akhir dan tidak semakin memperbesar ketergantungan terhadap ekspor produk setengah jadi. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan