PALU, KAIDAH.ID – Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Sulawesi Tengah (Sulteng), menyampaikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintahan provinsi pada periode 13 April 2025 hingga 13 April 2026.
Dokumen yang diteken Ketua Umum MW KAHMI Sulteng, Andi Mulhanan Tombolotutu dan Sekretaris Umum Tutang Mukhtar Kamaluddin itu, dirilis bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam catatan kritis tersebut, MW KAHMI Sulteng menyoroti perlunya perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga pelayanan publik.
Ketua Umum MW KAHMI Sulteng, Andi Mulhanan Tombolotutu, menegaskan, kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Dia mengatakan, capaian makro memang menunjukkan tren positif, namun masih menyisakan persoalan mendasar.
“Sulawesi Tengah tidak kekurangan pertumbuhan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan manfaat dan kualitas tata kelola,” demikian salah satu poin utama dalam dokumen tersebut.
Secara ekonomi, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,47 persen pada 2025, menjadikannya salah satu yang tertinggi secara nasional. Struktur ekonomi juga ditopang kuat oleh industri pengolahan. Namun, KAHMI menilai pertumbuhan tersebut mulai melambat, dan masih sangat bergantung pada ekspor, khususnya sektor pertambangan berbasis nikel.
Di sisi sosial, angka kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 10,52 persen, sementara Gini Ratio membaik menjadi 0,277. Meski demikian, pasar kerja masih didominasi sektor informal yang mencapai lebih dari 64 persen, sehingga kualitas pekerjaan dinilai belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
KAHMI juga menyoroti masalah tata kelola fiskal. Realisasi belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah pada 2025, baru mencapai sekitar 63,68 persen. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya kapasitas eksekusi anggaran, yang berdampak pada lambatnya pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, isu lingkungan menjadi perhatian serius. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih adanya persoalan dalam perizinan dan pengawasan pertambangan. Padahal, investasi di Sulawesi Tengah pada 2025 mencapai Rp127,2 triliun, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan dampak ekologis jangka panjang.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,82. Namun, kesenjangan antarwilayah masih cukup terasa. Masalah stunting juga belum terselesaikan, dengan prevalensi mencapai 26,1 persen—masih di atas rata-rata nasional.
Dalam dokumen tersebut, KAHMI Sulteng memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk 12 bulan ke depan. Di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, mempercepat penciptaan lapangan kerja formal, memperbaiki kualitas belanja daerah, serta memperkuat tata kelola lingkungan dan pertambangan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga didorong untuk mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan lintas sektor, meningkatkan pemerataan pembangunan manusia, serta memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
KAHMI menilai, momentum ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi mendalam terhadap arah pembangunan daerah.
KAHMI berharap, kritik yang disampaikan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan ke depan.
“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menjadikan kritik sebagai energi perbaikan,” tulis KAHMI dalam penutup dokumennya. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan