Oleh: Ruslan Sangadji | Kaidah.ID
Berani Menyala harus menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan bukan sekadar janji. Dari Sigi hingga Morowali, dari kawasan perkotaan hingga pulau-pulau terpencil, setiap warga memiliki hak yang sama untuk menikmati terang
BAGI sebagian masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng), menikmati listrik masih menjadi harapan yang belum sepenuhnya terwujud. Di tengah pembangunan yang terus berlangsung, masih ada desa yang belum tersambung jaringan PLN. Sebagian lainnya berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang membutuhkan pendekatan berbeda untuk mendapatkan penerangan.
Keadaan ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan belum selesai. Listrik bukan sekadar fasilitas untuk menerangi rumah pada malam hari. Ketersediaannya ikut menentukan kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, kelancaran usaha masyarakat, pelayanan kesehatan, hingga keamanan lingkungan.
Pemerintah Provinsi Sulteng di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid, berupaya menjawab persoalan tersebut melalui Program Berani Menyala. Targetnya, seluruh desa di Sulawesi Tengah sudah teraliri listrik pada 2028.
Target itu bukan pekerjaan ringan. Namun, ada pesan yang ingin ditegaskan melalui Berani Menyala: tidak boleh ada masyarakat yang terus hidup dalam kegelapan hanya karena tempat tinggalnya jauh dari pusat kota atau sulit dijangkau jaringan listrik.
Gubernur Anwar Hafid menyebut masih terdapat 85 desa di Sulteng yang belum teraliri listrik. Sebanyak 28 desa di antaranya berada di Kabupaten Morowali, sebagian besar terletak di wilayah kepulauan.
Kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama. Perluasan jaringan PLN yang lazim dilakukan di wilayah daratan, belum tentu menjadi pilihan paling efisien untuk pulau-pulau yang terpisah dari daratan utama.
Lantaran itu, pemerintah provinsi mulai mendorong pemanfaatan energi surya sebagai alternatif. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di pulau-pulau, dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang selama ini harus menunggu kehadiran jaringan listrik konvensional.
“Berani Menyala berarti kita tidak boleh membiarkan satu pun rakyat hidup dalam gelap. Ke depan, saya ingin pulau-pulau ini bisa memanfaatkan tenaga surya sehingga benar-benar mandiri energi,” kata Gubernur Anwar Hafid.
Gubernur Anwar meminta camat dan kepala desa, segera mendata titik-titik permukiman yang belum mendapat penerangan. Pendataan itu akan menjadi dasar pemerintah provinsi menentukan lokasi prioritas dan mengusulkan penanganannya melalui Program Berani Menyala.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk pembangunan panel surya. Pemerintah provinsi, katanya, siap mendukung penyediaan tanah setelah membicarakan rencana tersebut dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
“Saya sudah bicara di forum pusat, sudah bicara dengan Pak Menteri Bahlil, dan kami siap menaggung lahannya,” ujarnya.
Dari Sambungan Rumah hingga Penguatan Jaringan
Pelaksanaan Berani Menyala mulai terlihat melalui penambahan sambungan listrik di sejumlah desa. Di Kabupaten Sigi, sebanyak 281 kWh meter telah direalisasikan di Desa Loru dan Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru; Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat; Desa Winatu dan Bolapapu, Kecamatan Kulawi; serta Desa O’o Parese, Kecamatan Kulawi Selatan.
Pemerintah provinsi juga mencatat, bantuan penyambungan meteran listrik bagi 1.017 rumah tangga kurang mampu pada tahun sebelumnya. Program bantuan tersebut direncanakan berlanjut pada 2027, agar keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat memperoleh sambungan listrik secara legal dan mandiri.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur kelistrikan terus dilakukan melalui kerja sama pemerintah pusat dan PLN.
Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Gubernur Anwar Hafid meresmikan penguatan Sistem Interkoneksi Sulawesi jalur Sidera-Palu berkapasitas 20 megawatt (MW) di PLTD Sidera, Kabupaten Sigi.
Gubenur Anwar mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan PT PLN (Persero). Menurutnya, pembangunan jaringan listrik desa tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Program ini tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan jaringan listrik desanya. Kita bersyukur pemerintah pusat dan PLN membantu, sehingga upaya menerangi desa-desa yang belum berlistrik bisa terus berjalan,” jelasnya.
Penguatan 20 MW di jalur Sidera-Palu, juga merupakan bagian awal dari proyek dengan kapasitas total 50 MW yang direncanakan dibangun dalam empat tahap.
Cluster pertama dan kedua masing-masing berkapasitas 10 MW, dengan pekerjaan dimulai sejak 17 September 2026. Sementara cluster ketiga dan keempat masing-masing direncanakan memiliki kapasitas 15 MW, dengan pengerjaan dijadwalkan mulai November 2026.
Penambahan kapasitas ini diharapkan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sekaligus menopang pertumbuhan investasi di Sulawesi Tengah. Infrastruktur listrik yang memadai memang menjadi salah satu prasyarat penting bagi perkembangan kawasan industri, kegiatan ekonomi, dan perluasan pelayanan masyarakat.
Pada 2026, pemerintah provinsi juga menargetkan tambahan 1.017 sambungan baru di sembilan kabupaten, yakni Sigi, Parigi Moutong, Donggala, Tolitoli, Morowali Utara, Morowali, Tojo Una-Una, Banggai, dan Banggai Laut.
Sigi menjadi salah satu daerah prioritas. Namun, perhatian juga perlu diberikan kepada kabupaten lain, terutama wilayah yang memiliki desa-desa terpencil dan permukiman kepulauan.
Selain sambungan rumah tangga, pemerintah provinsi merencanakan pemasangan 751 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) pada 2026 melalui Dinas ESDM. Pemasangannya direncanakan menjangkau seluruh kabupaten dan kota, dengan kapasitas setiap unit berkisar 100 hingga 300 watt peak (Wp).
PLN Suluttenggo dan Kebutuhan Pelayanan yang Lebih Dekat
Pemerataan listrik tidak mungkin hanya dikerjakan pemerintah provinsi. PLN memiliki posisi penting karena pembangunan jaringan, penyediaan sambungan, pengelolaan pembangkit, serta pelayanan pelanggan membutuhkan koordinasi dengan perusahaan tersebut.
Saat ini, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo melayani tiga provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kantor induknya berkedudukan di Manado.
Cakupan pelayanan yang luas dengan kondisi geografis berbeda-beda patut menjadi perhatian, terutama ketika Sulteng sedang mengejar target seluruh desa berlistrik pada 2028.
Karakteristik Sulteng memiliki tantangan tersendiri. Selain kawasan perkotaan dan industri, terdapat wilayah pegunungan, desa terpencil, serta pulau-pulau yang membutuhkan perencanaan dan penanganan lebih dekat. Maka, efektivitas organisasi dan pelayanan PLN di kawasan Sulawesi bagian utara dan tengah layak dievaluasi.
Ada dua pilihan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, memindahkan kantor induk UID Suluttenggo ke Palu, tetapi tetap mempertahankan cakupan pelayanan tiga provinsi. Kedua, memisahkan organisasi menjadi dua unit, yakni UID SulutGo yang melayani Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan kedudukan di Manado, serta UID Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Palu.
Gagasan ini bukan semata-mata persoalan memindahkan kantor atau mengubah struktur organisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana keputusan dan penanganan kebutuhan kelistrikan di Sulawesi Tengah dapat dilakukan secara lebih cepat dan terfokus.
Pemekaran tentu membutuhkan kajian menyeluruh. Pertumbuhan pelanggan, kebutuhan investasi, biaya operasional, jumlah pegawai, aset, serta pembagian kewenangan harus diperhitungkan. Perubahan organisasi juga tidak boleh mengganggu koordinasi pembangkitan dan transmisi yang tetap menjadi bagian penting dari sistem kelistrikan.
Namun, dengan target pemerataan listrik yang cukup besar, sudah waktunya kebutuhan pelayanan Sulawesi Tengah mendapat perhatian yang sepadan dengan karakteristik wilayahnya.
PLN tidak cukup hanya hadir sebagai penyedia sambungan listrik. Dalam pelaksanaan Berani Menyala, PLN perlu menjadi mitra strategis pemerintah daerah, mulai dari pemetaan desa yang belum berlistrik, penentuan teknologi, pembangunan jaringan, hingga memastikan fasilitas yang telah dibangun tetap berfungsi.
Tenaga Surya untuk Wilayah Kepulauan
Rencana pemanfaatan tenaga surya di wilayah kepulauan, Morowali merupakan salah satu bagian penting dari strategi Berani Menyala.
Pembangunan jaringan listrik dari daratan utama ke pulau-pulau tertentu bisa membutuhkan biaya besar. Dalam kondisi seperti itu, pembangkit listrik tenaga surya setempat dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai.
Pemerintah provinsi dapat menjajaki kerja sama dengan Kementerian ESDM, PLN, investor, dan lembaga pembiayaan untuk merealisasikan pembangunan PLTS. Salah satu skema yang dapat dikaji adalah Independent Power Producer (IPP), yaitu pembangkit yang dibangun dan dioperasikan badan usaha, kemudian listriknya dijual kepada PLN melalui perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA).
Sebelum pembangunan dilakukan, sejumlah hal harus dipastikan. Ketersediaan lahan, intensitas matahari, kesesuaian tata ruang, dampak lingkungan, serta kemampuan jaringan menyalurkan listrik perlu menjadi bagian dari perencanaan.
Sistem penyimpanan energi menggunakan baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) juga perlu diperhitungkan. Teknologi ini dapat membantu menjaga ketersediaan listrik ketika produksi panel surya menurun pada malam hari atau saat kondisi cuaca tidak mendukung.
Yang tidak kalah penting adalah pengelolaan setelah pembangkit selesai dibangun. Harus ada kepastian mengenai pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, pengelola fasilitas, dan biaya operasional. Jangan sampai pembangkit sudah terpasang, tetapi kemudian tidak berfungsi karena tidak ada sistem perawatan yang memadai.
Untuk desa-desa terpencil, keberhasilan program bukan ditentukan oleh besarnya fasilitas yang dibangun, melainkan oleh kemampuan fasilitas tersebut melayani kebutuhan warga setiap hari.
Potensi Energi Panas Bumi
Selain tenaga surya, Sulteng memiliki potensi energi panas bumi yang dapat menjadi bagian dari penguatan sistem kelistrikan daerah. Salah satu lokasinya berada di kawasan Bora Pulu, Kabupaten Sigi.
Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bora Pulu diproyeksikan memiliki kapasitas 40 MW, dengan nilai investasi mencapai 228 juta dolar AS atau sekitar Rp4,4 triliun, berdasarkan kurs Rp17.700 per dolar AS.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan proyek tersebut memberikan kontribusi penerimaan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bonus produksi sekitar Rp3,7 miliar per tahun.
Koordinator Penyiapan Program dan Wilayah Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM (EBTKE) Kementerian ESDM, Pandu Ismutadi, mengatakan pengembangan PLTP Bora Pulu juga diproyeksikan menyerap sekitar 175 tenaga kerja lokal.
“Ke depan, proyek PLTP Sigi ini akan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 175 orang,” kata Pandu, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, pengembangan energi panas bumi di Sigi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah melalui penerimaan dan penyerapan tenaga kerja.
Kapasitas 40 MW tersebut diproyeksikan mampu memasok listrik secara andal selama 24 jam bagi sekitar 40.000 rumah tangga di Sulawesi Tengah, khususnya melalui sistem kelistrikan Sulawesi/Sulbagsel yang terhubung dengan Gardu Induk 150 kV Palu Baru di Sidera.
Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) Bora Pulu mencakup area seluas 78.388 hektare yang melintasi Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala. Total potensi atau cadangan panas bumi di kawasan tersebut disebut mencapai 123 MW.
“Total cadangan mungkin tercatat mencapai 123 megawatt, dan energi panas bumi ini bersifat base-load atau dapat beroperasi penuh 24 jam tanpa terpengaruh cuaca, sehingga manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh daerah penerima,” jelas Pandu.
Karakteristik panas bumi sebagai sumber energi yang dapat beroperasi secara berkelanjutan membuatnya memiliki posisi penting dalam perencanaan kelistrikan jangka panjang. Berbeda dengan tenaga surya yang produksinya mengikuti ketersediaan matahari, panas bumi dapat menyediakan pasokan secara stabil.
Namun, proyek Bora Pulu ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2033. Artinya, potensi tersebut masih membutuhkan proses panjang sebelum dapat dimanfaatkan. Tahapan survei, eksplorasi, penyiapan lahan, pembiayaan, dan pembangunan pembangkit harus diselesaikan terlebih dahulu.
Pemerintah Kabupaten Sigi telah menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan tersebut. Dukungan antara lain diarahkan pada fasilitasi perizinan, rekomendasi pemerintah daerah, pendampingan penyelesaian lahan, dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.
Keterlibatan masyarakat perlu mendapat perhatian sejak awal. Selain peluang kerja bagi warga lokal, dampak pembangunan terhadap lingkungan serta manfaat ekonomi bagi daerah harus menjadi bagian dari komitmen pengembangan proyek.
Bora Pulu memperlihatkan bahwa pengembangan energi di Sulawesi Tengah dapat membawa manfaat lebih luas daripada sekadar penambahan kapasitas pembangkit. Ada peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan penerimaan daerah yang dapat mendukung pembangunan.
Menyatukan Potensi Energi dan Kebutuhan Rakyat
Sulteng memiliki sejumlah pilihan sumber energi yang dapat dikembangkan. Tenaga surya dapat menjangkau pulau-pulau dan wilayah terpencil. Panas bumi berpotensi menjadi sumber pasokan yang lebih stabil ketika proyeknya telah beroperasi. Sementara pembangkit yang sudah ada tetap menjadi bagian dari sistem kelistrikan daerah.
Pengalaman penurunan produksi PLTA Poso Sulewana ketika debit air berkurang akibat kemarau, juga mengingatkan bahwa pengelolaan pasokan perlu mempertimbangkan kondisi alam dan keragaman sumber energi. Namun, persoalan tersebut merupakan situasi tersendiri dan tidak boleh mengaburkan agenda utama pemerataan akses listrik.
Ke depan, pemerintah provinsi perlu menyusun peta jalan energi yang menghubungkan kebutuhan rumah tangga, industri, dan pelayanan publik dengan potensi pembangkit serta kesiapan jaringan.
Penambahan kapasitas pembangkit harus diikuti penguatan transmisi dan distribusi. Begitu pula pembangunan pembangkit di wilayah terpencil harus memperhitungkan kemampuan pengelolaan dan keberlanjutan operasionalnya.
Di sinilah koordinasi Pemprov Sulawesi Tengah dengan PLN UID Suluttenggo, pemerintah pusat, dan unit PLN terkait menjadi penting. Perencanaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Target desa berlistrik, pembangunan PLTS, pengembangan panas bumi, dan penguatan jaringan harus berada dalam satu arah kebijakan.
Jangan Biarkan Berani Menyala Berhenti sebagai Slogan
Target seluruh desa berlistrik pada 2028 merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan pengawalan serius. Sebanyak 85 desa yang masih menunggu layanan listrik harus menjadi perhatian bersama. Target 1.017 sambungan baru pada 2026, kelanjutan bantuan bagi keluarga kurang mampu pada 2027, serta rencana pemasangan 751 unit PJUTS juga perlu dipastikan pelaksanaannya.
Pemerintah provinsi harus memastikan data kebutuhan listrik akurat dan diperbarui. Pemerintah kabupaten, camat, dan kepala desa perlu aktif menyiapkan lokasi serta memetakan rumah tangga yang belum terlayani. PLN harus mengambil peran sesuai kewenangannya, termasuk memastikan kesiapan jaringan dan keberlanjutan pelayanan.
Penguatan interkoneksi Sidera-Palu menjadi salah satu bentuk dukungan infrastruktur yang perlu terus dikawal. Demikian pula rencana pembangunan PLTS di wilayah kepulauan dan pengembangan panas bumi Bora Pulu harus dipastikan berjalan sesuai tahapan dan kepastian investasinya.
Pada akhirnya, keberhasilan Berani Menyala tidak cukup diukur dari banyaknya sambungan yang dipasang, jumlah panel surya yang dibangun, atau target yang tertulis dalam dokumen pemerintah.
Ukuran sebenarnya jauh lebih sederhana: apakah seorang anak di desa terpencil sudah bisa belajar dengan penerangan yang layak? Apakah sebuah keluarga di pulau-pulau Morowali akhirnya menikmati listrik di rumahnya? Apakah warga dapat menjalankan usaha tanpa terus dibatasi ketiadaan energi?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan program.
Sulawesi Tengah memiliki potensi energi yang besar. Tetapi potensi itu baru memiliki arti ketika manfaatnya sampai kepada masyarakat. Tidak cukup daerah memiliki sumber daya alam melimpah jika sebagian warganya masih harus menunggu listrik.
Berani Menyala harus menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan bukan sekadar janji. Dari Sigi hingga Morowali, dari kawasan perkotaan hingga pulau-pulau terpencil, setiap warga memiliki hak yang sama untuk menikmati terang.
Sebab, pembangunan Sulawesi Tengah tidak boleh meninggalkan siapa pun dalam kegelapan. (*)
Tinggalkan Balasan