JAKARTA, KAIDAH.ID – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai kebijakan ekspor melalui satu pintu yang mulai didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah penting untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam podcast Turbulensi Ekonomi Kerakyatan Versus Oligarki yang dipandu Faisal Assegaf di Sinkos Indonesia pada Rabu, 10 Juni 2026, Fuad mengatakan bahwa selama ini pengelolaan ekonomi nasional belum sepenuhnya sesuai dengan amanat konstitusi.
“Kalau tidak dilaksanakan, berarti ekonomi kita selama ini sedang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan konstitusinya,” kata Fuad Bawazier.
Menurutnya, sistem ekspor satu pintu akan membuat pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai nilai dan volume ekspor nasional. Dengan demikian, devisa hasil ekspor dapat lebih optimal masuk ke dalam sistem keuangan negara.
Fuad berpendapat, Indonesia sebenarnya memiliki potensi devisa yang sangat besar dari sektor ekspor, terutama sumber daya alam. Namun, ia menilai selama ini sebagian potensi tersebut tidak sepenuhnya tercatat atau kembali ke kas negara, akibat berbagai praktik yang menurutnya merugikan negara.
Ia mencontohkan Arab Saudi, yang memiliki pengelolaan devisa hasil ekspor minyak yang terpusat sehingga mampu menjaga stabilitas mata uangnya dalam jangka panjang.
“Kalau semuanya dilaksanakan dengan benar maka akan ketahuan dolar kita itu banyak. Ini solusi sekaligus untuk dolar-rupiah,” ujarnya.
Fuad juga menyoroti sektor pertambangan yang menurutnya harus dikelola sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan bahwa sumber daya yang terkandung di dalam bumi seharusnya berada di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut dia, kebijakan ekspor satu pintu merupakan tahap awal untuk mengetahui secara lebih jelas potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan dan komoditas strategis lainnya.
.
Lebih lanjut, Fuad menilai implementasi kebijakan tersebut, kemungkinan akan menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang berjalan atau paa oligarki.
Karena itu, Fuad Bazier mendorong pemerintah tetap konsisten menjalankan program tersebut, dan tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan politik maupun ekonomi.
“Masalahnya bukan dirombak kabinet. Masalahnya program harus dilaksanakan,” katanya.
Fuad juga mengaitkan pengelolaan sumber daya alam dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak nasional. Menurutnya, peningkatan produksi komoditas strategis selama beberapa dekade terakhir, belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan negara dan masyarakat.
Ia berharap, penguatan peran negara dalam pengelolaan ekspor dan sumber daya alam dapat meningkatkan penerimaan negara, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memastikan manfaat ekonomi lebih besar dirasakan oleh rakyat.
Podcast tersebut membahas berbagai isu terkait ekonomi kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam, posisi oligarki dalam perekonomian nasional, serta arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan