MAKASSAR, KAIDAH.ID – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), dipastikan tidak akan digelar pada Mei 2026. Kepastian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M Said.
“Jadwal Musda masih menunggu arahan Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, usai menunaikan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu mengungkapkan, dirinya berencana menemui Bahlil pada Senin, 18 Mei 2026 (hari ini), untuk melaporkan hasil konsolidasi yang telah dilakukan bersama jajaran pengurus sementara DPD I Golkar Sulsel dan pengurus DPD II se-Sulsel.
“Semua keputusan itu harus disampaikan ke Ketum. Semua hasil perjalanan saya ini, aspirasi DPD II ini, kita sampaikan secara objektif dan rasional, sehingga dalam pengambilan keputusan nanti bisa mengakomodir seluruh kepentingan,” jelas Muhidin M Said, Ahad, 17 mei 2026.
Ia menjelaskan, konsolidasi terakhir digelar di Soppeng pada 16 Mei 2026, yang dihadiri perwakilan dari sembilan DPD II kabupaten/kota di zona II. Dalam forum tersebut, seluruh peserta menyampaikan dinamika serta harapan mereka, terhadap masa depan Golkar di Sulawesi Selatan.
Kegiatan di Soppeng itu menjadi penutup rangkaian konsolidasi Muhidin M Said selama menjabat sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel. Sebelumnya, konsolidasi serupa juga digelar di Jeneponto untuk zona I dan di Pinrang untuk zona III.
“Waktu dialog itu semua, apapun yang kita putuskan bersama, mereka akan menerimanya,” katanya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Muhidin menyatakan akan bertemu Bahlil sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Bahlil dijadwalkan ke Tanah Suci Mekkah pada Selasa, 19 Mei 2026. Muhidin berharap, sepulang dari Tanah Suci, Ketua Umum Golkar sudah dapat menetapkan jadwal pelaksanaan Musda.
“Insya Allah sudah ada jadwal kalau Pak Ketum kembali dari Tanah Suci, supaya dapat mukjizat dan berkah. Sulawesi Selatan ini saya tahu persis, karena pada Musda 2020 lalu tidak bisa dilaksanakan di Makassar dan dipindahkan ke Jakarta,” ungkapnya.
Muhidin juga menegaskan, seluruh kader memiliki peluang untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel. Namun, tidak semua kader memiliki kesiapan untuk memimpin.
Ia mencontohkan Ketua DPD II Golkar Soppeng, Kaswadi Razak, yang dinilai memiliki kinerja baik, namun tidak berminat maju sebagai calon.
“Pak Kaswadi yang paling berhasil, tapi beliau menyatakan tidak. Itu luar biasa, karena tidak mudah menjadi ketua,” ujarnya.
Muhidin menyampaikan pesan dari Bahlil, agar pelaksanaan Musda diupayakan berjalan secara aklamasi, tanpa melalui pemungutan suara. Hal itu dinilai sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.
“Kita minta begitu, karena kita ini berdemokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Sepanjang bisa dikomunikasikan sehingga lahir keputusan politik yang demokratis melalui musyawarah dan mufakat,” tegasnya. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan