PALU, KAIDAH.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang IV Tahun 2026 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu, Sabtu, 02 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Longki menegaskan, kehadirannya bertujuan untuk mendengar secara langsung berbagai keluhan dan masukan warga, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi II DPR RI, seperti pemerintahan daerah, pemilu, dan kepegawaian.

“Saya ingin bersilaturahmi sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja kami di Komisi II,” kata Longki Djanggola.

Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan. Salah satunya disampaikan Zet Ali yang menyoroti kualitas kepemimpinan hasil Pilkada. Ia menilai masih ada kepala daerah yang belum optimal dalam menjalankan visi dan misi pembangunan.

Sementara itu, warga lainnya, Jumari, mengeluhkan kondisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia menyoroti rendahnya gaji serta beban anggaran yang dinilai terlalu berat, jika sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Harapan kami, PPPK ini bisa dibiayai oleh negara melalui APBN, bukan sepenuhnya dibebankan ke daerah,” pinta Jumari.

Menanggapi hal tersebut, Longki memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa ke tingkat pusat, untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, usulan agar pembiayaan PPPK ditanggung pemerintah pusat, juga menjadi aspirasi banyak kepala daerah di berbagai wilayah.

“Kita berharap ke depan ini bisa menjadi kebijakan nasional,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada, Longki menambahkan, berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Pilkada di DPR RI.

Kegiatan reses berlangsung lancar dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, perempuan, warga setempat dan anggota DPRD Kota Palu, Vivi Irade. (*)

(Ruslan Sangadji)