PALU, KAIDAH.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memutuskan membatalkan agenda kehadirannya sebagai narasumber pada kegiatan pembahasan Tantangan Daerah di Era Efisiensi, yang dijadwalkan berlangsung di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Keputusan tersebut diambil menyusul terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni 2026.
Gubernur Anwar memilih segera kembali ke Palu, untuk memantau langsung perkembangan situasi di lapangan, dan memastikan penanganan terhadap warga terdampak dapat berjalan dengan cepat.
“Malam ini saya balik. Saya batalkan acara di DPD RI besok sebagai narasumber pembahasan tantangan daerah di era efisiensi,” kata Anwar Hafid kepada kaidah.ID, Senin, 16 Juni 2026 siang.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat lebih penting dalam situasi pascabencana. Karena itu, ia ingin memperoleh laporan langsung mengenai kondisi warga, serta dampak yang ditimbulkan gempa di sejumlah wilayah terdampak.
Sejak gempa terjadi, Anwar telah melakukan koordinasi dengan para kepala daerah, BPBD, serta jajaran pemerintah provinsi untuk mempercepat proses penanganan darurat dan pendataan dampak gempa.
Sebelumnya, Gubernur juga telah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, untuk segera bergerak membantu masyarakat yang terdampak serta memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Anwar juga meminta Bupati Sigi, Moh. Rizal Intjenae, agar memprioritaskan penanganan korban di wilayah yang dilaporkan mengalami dampak cukup besar, seperti Nokilalaki, Kamarora dan Lemban Tongoa. Pemerintah daerah diminta segera mendirikan tenda darurat di ruang terbuka guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan.
Selain itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, telah mengoordinasikan mobilisasi tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk menangani korban yang membutuhkan pertolongan medis.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus memantau perkembangan situasi pascagempa dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BPBD, TNI, Polri serta instansi terkait lainnya.
Anwar menegaskan seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat penanganan apabila ditemukan kerusakan infrastruktur maupun korban akibat gempa.
Hingga berita ini diterbitkan, proses pendataan dampak gempa masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang, waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah dan BMKG. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan