Oleh: Salihudin ( Penulis buku, Menata Kota Menyusun Harapan, Kisah Inspiratif dari Palu)
KESAN PERTAMA SAYA ketika melihat Bahodopi dengan IMIP-nya adalah kesemrautan. Bangunan semi permanen tumbuh dimana-mana. Tidak beraturan. Kumuh. Sampah berserakan tidak ada yang urus, jalan poros berlubang dan berdebu. Lingkungan tidak tertata. Mobilitas manusia terutama saat berangkat kerja dan pulang sangat macet.
Ini memang dampak pertumbuhan industri pada sebuah kawasan. Begitu pula IMIP. Ketika industri membesar, yang ikut berubah bukan hanya ekonomi, tetapi juga jalan, air, udara, laut, permukiman, dan layanan publik.
Di sekitar kawasan, jalan menjadi lebih padat. Kendaraan logistik, bus karyawan, motor pekerja, mobil pribadi, dan truk besar bergerak hampir tanpa henti. Jalan yang dulu melayani penduduk lokal kini harus melayani denyut industri. Bebannya berubah. Kecepatannya berubah. Risikonya juga berubah.
Air bersih menjadi kebutuhan besar. Ribuan pekerja membutuhkan tempat tinggal, mandi, makan, mencuci, dan sanitasi. Warung, kos-kosan, rumah kontrakan, dan usaha kecil semuanya membutuhkan air. Ketika permukiman tumbuh lebih cepat daripada layanan dasar, air menjadi persoalan sehari-hari.
Sampah juga bertambah. Kota kecil yang tumbuh cepat biasanya tidak hanya membawa uang, tetapi juga plastik, limbah rumah tangga, sisa makanan, debu jalan, dan kebutuhan pengelolaan lingkungan yang jauh lebih rumit.
Di pesisir, pertanyaannya lebih sensitif lagi. Industri nikel berada dekat dengan ruang laut. Laut bukan hanya pemandangan. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah dapur, sejarah, identitas, dan sumber hidup. Jika laut berubah, kehidupan nelayan juga ikut berubah.
Kajian ilmiah terbaru pada 2026 menyoroti adanya penurunan kejernihan air pesisir yang dikaitkan dengan ekspansi pengolahan nikel di sekitar IMIP, dengan analisis berbasis data satelit dan perubahan tutupan lahan. Temuan seperti ini penting dibaca hati-hati, bukan untuk menolak industri, tetapi agar biaya lingkungan tidak disembunyikan di balik angka investasi.
Inilah dilema industrialisasi. Di satu sisi, ia menciptakan pekerjaan, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 8,47 persen pada 2025, lalu tetap tumbuh 8,32 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026. Dari sisi angka, ini prestasi besar.
Tetapi pertumbuhan tidak boleh hanya dibaca dari atas. Dari bawah, masyarakat bertanya tentang jalan yang macet, air yang makin sulit, udara yang berubah, laut yang keruh, dan permukiman yang makin padat.
Karena itu, kawasan sekitar IMIP membutuhkan tata ruang yang lebih rapi. Jalan harus dirancang sesuai beban industri. Air bersih harus menjadi prioritas. Sampah harus dikelola. Permukiman pekerja tidak boleh tumbuh liar tanpa sanitasi. Data lingkungan perlu dibuka secara berkala agar publik percaya.
MASALAHNYA PADA SKALA PEMERINTAHAN
Namun solusi atas kesemrawutan Bahodopi tidak cukup hanya dengan menambah jalan atau memperlebar drainase. Masalah utamanya ada pada skala pemerintahan. Bahodopi hari ini masih berstatus kota kecamatan, tetapi beban yang dipikulnya adalah kota industri. Penduduk bertambah cepat, kendaraan bergerak tanpa henti, permukiman melebar, kebutuhan air meningkat, sampah menumpuk, dan tekanan sosial ikut naik. Ada ketidakseimbangan antara status administratif dan kenyataan di lapangan.
Karena itu, Bahodopi perlu diperlakukan sebagai kawasan perkotaan industri yang membutuhkan tata kelola khusus. Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah pusat, dan pihak industri perlu duduk dalam satu desain besar. Bukan sekadar proyek kecil yang terpisah-pisah, tetapi rencana terpadu. Misalnya membuat jalan lingkar logistik, terminal pekerja, jalur khusus angkutan industri, sistem air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi permukiman, ruang terbuka, layanan kesehatan, dan pengawasan lingkungan.
Bahodopi juga membutuhkan kelembagaan yang lebih kuat. Status kecamatan membuat ruang geraknya terbatas, sementara masalahnya sudah melampaui kapasitas kecamatan biasa. Pilihannya bisa bertahap. Mulai dari pembentukan kawasan perkotaan khusus Bahodopi, peningkatan kapasitas layanan kecamatan, pembentukan badan koordinasi kawasan industri dan permukiman, sampai kajian jangka panjang mengenai kemungkinan pemekaran wilayah pemerintahan jika syarat administratif dan kebutuhan publik memang mendukung.
Pihak industri juga tidak boleh hanya hadir sebagai pengguna ruang. Industri harus menjadi bagian dari solusi pembiayaan. Jalan yang rusak karena beban logistik, air yang makin dicari karena lonjakan penduduk, sampah yang bertambah karena aktivitas ekonomi, dan tekanan terhadap laut tidak bisa hanya diserahkan kepada APBD. Perlu skema kontribusi kawasan yang jelas, transparan, dan terukur, agar sebagian nilai ekonomi yang lahir dari Bahodopi kembali membenahi Bahodopi. CSR tidak cukup.
Dengan begitu, Bahodopi tidak tumbuh sebagai kota yang kebetulan ramai (Unplanned City) tetapi sebagai kota industri yang direncanakan. Sebab jika tidak, Bahodopi akan terus menjadi ruang yang dipaksa menanggung pertumbuhan besar (boomtown) dengan tubuh administratif yang kecil.
Industri boleh besar. Tetapi ruang hidup masyarakat tidak boleh dikorbankan.
Sebab pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan hanya yang membuat pabrik tetap berproduksi. Pembangunan yang baik juga harus membuat air tetap layak, jalan tetap aman, laut tetap hidup, dan manusia tetap bisa bernapas dengan udara yang bersih.
Bersambung…
(Editor: Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan