MAKASSAR, KAIDAH.ID – Ketua Forum DPRD Penghasil Nikel, Mohammad Arus Abdul Karim melontarkan kritik terbuka terhadap kebijakan sentralisasi tambang oleh pemerintah pusat. Ia menilai daerah penghasil nikel, termasuk Sulawesi Tengah, tak lebih dari penonton dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu di Makassar, Senin, 2 Maret 2026. Nada bicaranya tegas. “Indonesia dikenal sebagai pemain kunci revolusi energi hijau lewat nikel. Tapi apakah kemilau itu sudah menyinari rakyat di daerah penghasil?” tegasnya.
Menurut Mohammad Arus, kontribusi daerah terhadap devisa negara sangat besar. Namun, penerimaan melalui skema dana bagi hasil (DBH) dinilai belum sebanding. Ia mempertanyakan transparansi data produksi yang menjadi dasar perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia menyoroti mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Bagi Arus, model ini membuat pemerintah provinsi dan DPRD kehilangan ruang pengawasan substantif.
“Kita tak boleh menerima data mentah begitu saja,” kata dia.
Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah ini, mendorong audit menyeluruh antara RKAB yang disetujui dengan realisasi produksi di lapangan. Selisih angka, menurutnya, berpotensi menjadi kerugian fiskal bagi daerah.
Forum DPRD penghasil nikel, kata Arus, tengah mengkaji kemungkinan judicial review atas regulasi yang dianggap meminggirkan kewenangan daerah. Ia berpendapat, pengawasan tambang tak cukup dilakukan “dari balik meja di Jakarta”, melainkan harus melibatkan daerah yang bersentuhan langsung dengan dampak sosial dan lingkungan.
Arus juga menyinggung soal reklamasi dan pengelolaan limbah. Ia meminta kepatuhan lingkungan dijadikan syarat mutlak dalam persetujuan RKAB. “Kalau abai, kuota produksi harus dipangkas atau dicabut,” ujarnya.
Bagi Arus, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial. Ia menyebutnya sebagai langkah konsolidasi konstitusional untuk menuntut keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
“Kami mendukung investasi dan hilirisasi. Tapi rakyat jangan hanya jadi penonton di tengah industri raksasa.” (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan