PALU, KAIDAH.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa mayoritas proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dikerjakan oleh kontraktor lokal.
Menurutnya, sekitar 80 persen pekerjaan proyek pemerintah provinsi saat ini melibatkan kontraktor daerah. Ia pun membantah keras tudingan yang menyebut kontraktor lokal tidak dilibatkan.
“Silakan dicek. Sekitar 80 persen kontraktor lokal mengerjakan proyek APBD. Jadi tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan kontraktor lokal tidak dilibatkan,” tegas Gubernur Anwar Hafid, Rabu, 29 April 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kritik dari Wakil Ketua Gapensi Sulteng, Andi Ridwan, yang sebelumnya menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memberi ruang kepada kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek jasa konstruksi.
Gubernur Anwar Hafid menilai, klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen mendorong peran serta pelaku usaha lokal dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah provinsi tetap memberi ruang dan peluang sebesar-besarnya bagi kontraktor lokal untuk terlibat dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk melihat data secara objektif dan tidak membangun opini yang dapat menyesatkan publik. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sebelumnya, Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyampaikan sikap tegas terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada kontraktor lokal.
Dalam siaran pers yang disampaikan di Palu, Selasa, 28 April 2026, Wakil Ketua Gapensi Sulteng, Andi Ridwan, menegaskan bahwa selama dua tahun terakhir, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kontraktor lokal tidak dilibatkan secara optimal dalam proyek jasa konstruksi di daerah.
Menurutnya, kondisi ini menyebabkan ratusan anggota Gapensi di Sulteng hanya menjadi penonton, bahkan menganggur di daerah sendiri. Padahal, pemerintah seharusnya menjalankan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk membuka peluang kerja bagi pelaku usaha lokal.
Gapensi menilai, kebijakan tersebut tidak terlepas dari sikap Gubernur Anwar Hafid, yang dianggap lebih mengutamakan kontraktor dari luar daerah dibandingkan kontraktor lokal. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan