Moh. Ahlis Djirimu, Givents, Ufudin
Guru Besar FEB Universitas Tadulako dan Yayasan Kompas Peduli Hutan (Y-KOMIU)
Kabupaten Morowali hari ini menjadi simbol keberhasilan hilirisasi nikel nasional. Kawasan ini menjelma sebagai episentrum industri pengolahan nikel Indonesia sekaligus salah satu pilar penting dalam rantai pasok global transisi energi. Investasi bernilai ratusan triliun rupiah terus mengalir, mulai dari kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) hingga proyek green smelter PT Vale Indonesia.
Secara ekonomi, capaian tersebut memang mengesankan. Morowali bahkan tercatat memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Indonesia, mendekati Rp1 miliar per tahun. Namun di balik angka-angka yang spektakuler itu, tersimpan sebuah pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat?
Fakta di lapangan menunjukkan adanya paradoks pembangunan yang semakin nyata. Di satu sisi, investasi dan produksi nikel meningkat pesat. Di sisi lain, masyarakat lingkar tambang justru menghadapi tekanan sosial, kesehatan, dan lingkungan yang semakin berat.
Sektor kesehatan menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan paradoks tersebut. Aktivitas industri yang sangat intensif, telah meningkatkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Data Dinas Kesehatan menunjukkan tren kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD), terutama di Kecamatan Bahodopi yang menjadi pusat kegiatan industri.
Kasus HIV di Bahodopi meningkat dari 29 kasus pada tahun 2023 menjadi 75 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, hingga Oktober 2025 telah ditemukan puluhan kasus baru yang menjadikan wilayah ini sebagai zona risiko penularan tertinggi di Morowali. Pada saat yang sama, kasus ISPA terus meningkat seiring tingginya paparan debu dari aktivitas pertambangan, lalu lintas kendaraan berat, dan operasional PLTU captive.
Yang lebih memprihatinkan, muncul kecenderungan peningkatan angka kematian bayi dan anak di wilayah terdampak. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Persoalan serupa juga terlihat pada sektor pendidikan. Di tengah tingginya pendapatan daerah, sejumlah sekolah masih menerapkan sistem belajar tiga shift akibat keterbatasan ruang kelas. Program beasiswa memang telah berjalan, tetapi bantuan pendidikan tidak akan mampu menggantikan kebutuhan mendasar berupa penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak bagi generasi masa depan Morowali.
Di wilayah pesisir, industrialisasi telah memicu konflik ruang antara perusahaan dan masyarakat. Ribuan nelayan kecil menghadapi penurunan hasil tangkapan akibat reklamasi pantai, peningkatan suhu perairan, serta perubahan kualitas lingkungan laut. Nelayan Bajo dan nelayan tradisional kehilangan wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Ancaman juga menghantui sektor pertanian. Rencana pemanfaatan air Bendungan Karaupa untuk kebutuhan industri menimbulkan kekhawatiran petani di Kecamatan Bumi Raya, Witaponda, dan Bungku Barat. Mereka menilai pasokan air irigasi bagi ribuan hektare sawah dapat terganggu jika kebutuhan industri lebih diprioritaskan daripada kebutuhan pangan masyarakat.
Berbagai konflik tersebut sesungguhnya bermuara pada satu persoalan mendasar, yaitu tata kelola pembangunan yang belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Di banyak lokasi, konflik agraria, sengketa ruang laut, pencemaran lingkungan, hingga dugaan pelanggaran tata ruang terus berulang. Situasi ini diperparah oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan manfaat ekonomi yang dihasilkan industri ekstraktif.
Morowali juga menghadapi tantangan besar di sektor ketenagakerjaan. Walaupun industri telah menyerap sekitar 100 ribu pekerja, kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan kapasitas tenaga kerja lokal masih sangat lebar. Kapasitas Balai Latihan Kerja yang terbatas tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja industri yang terus meningkat. Akibatnya, keberadaan tenaga kerja asing maupun tenaga kerja dari luar daerah sering kali memunculkan ketegangan sosial di tengah masyarakat lokal yang merasa belum memperoleh manfaat optimal dari industrialisasi.
Di sisi lingkungan, berbagai persoalan semakin mengkhawatirkan. Mulai dari sedimentasi sungai, pencemaran logam berat, kerusakan mangrove, hingga deforestasi yang menjadikan Morowali sebagai penyumbang kehilangan hutan terbesar di Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Ancaman limbah tailing dalam jumlah besar juga menjadi kekhawatiran serius mengingat wilayah ini berada di kawasan yang memiliki risiko geologis tinggi.
Semua fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak dapat diukur hanya melalui pertumbuhan PDRB, nilai investasi, atau ekspor nikel semata. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil.
Karena itu, agenda pembangunan Morowali ke depan tidak cukup hanya berfokus pada percepatan investasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat lingkar tambang.
Dalam konteks inilah penyusunan Pedoman Umum, Pedoman Teknis, dan Pedoman Operasional Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menjadi sangat penting. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
Morowali telah membuktikan dirinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa keberhasilan tersebut tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang hidup di sekitar tambang. (*)
(Editor: Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan