Oleh: Ruslan Sangadji | Kaidah.ID
Sejarah menunjukkan bahwa oligarki tidak mudah dikalahkan. Oligarki mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ketika satu jalur tertutup, jalur lain bisa mereka buka. Ketika satu kekuatan melemah, mereka bangun kekuatan lain. Karena itu, oligarki tidak pernah benar-benar hilang. Hanya berganti bentuk. Berganti strategi dan taktik. Berganti wajah
OLIGARKI bukan sekadar istilah dalam ilmu politik. Itu adalah konsep yang menjelaskan bagaimana kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, oligos yang berarti “sedikit” dan arkhein yang berarti “memerintah”. Dalam praktiknya, oligarki menggambarkan situasi ketika keputusan-keputusan penting negara, tidak lagi ditentukan oleh kepentingan publik, melainkan dipengaruhi oleh segelintir elite yang memiliki kekuatan luar biasa.
Kekuatan itu tidak selalu berasal dari jabatan politik. Bisa lahir dari kekayaan. Dari kepemilikan modal. Dari jaringan bisnis. Dari hubungan keluarga. Bahkan dari kekuatan militer.
Karena itu, oligarki tidak selalu tampak di permukaan. Namun sering bekerja dalam diam. Tidak banyak bicara. Namun pengaruhnya mampu menentukan arah kebijakan negara. Jumlah mereka sedikit. Tetapi daya pengaruhnya sangat besar.
Wajah-Wajah Oligarki
Dalam kajian politik, oligarki tidak hadir dalam satu bentuk saja. Oligarki itu punya banyak wajah. Yang paling dikenal adalah oligarki ekonomi atau plutokrasi. Dalam model ini, pemilik modal menggunakan kekuatan ekonominya untuk memengaruhi kebijakan negara. Regulasi diarahkan, agar menguntungkan kepentingan bisnis mereka. Negara akhirnya lebih sibuk melayani kepentingan pasar dibanding menjaga kepentingan publik.
Contoh yang sering dikemukakan adalah Rusia. Sejumlah pengusaha besar di sektor energi dan pertambangan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kebijakan negara sehingga lahirlah istilah “oligark Rusia”.
Bentuk lainnya adalah oligarki militer. Kekuasaan politik berada di tangan kelompok bersenjata. Mekanisme demokrasi melemah. Komando menjadi instrumen utama pemerintahan. Myanmar merupakan salah satu contoh yang sering dibahas dalam literatur politik modern.
Ada pula oligarki keluarga. Kekuasaan berputar dalam lingkaran yang sama. Jabatan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kompetisi politik menjadi tidak sehat, karena akses terhadap kekuasaan hanya dinikmati kelompok tertentu.
Meski berbeda bentuk, ketiganya memiliki karakter yang sama. Kekuasaan terkonsentrasi. Partisipasi publik menyempit. Keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elite daripada kepentingan masyarakat.
Ketika Kepentingan Lama Terusik
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai kelompok oligarki menjadi tantangan terbesar bagi upaya Presiden Prabowo Subianto melakukan penataan ekonomi nasional.
Menurut Margarito, berbagai kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor sumber daya alam, ekspor, serta penguasaan aset-aset ekonomi strategis, telah mengganggu struktur kepentingan yang selama puluhan tahun telah mengakar.
Kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem tersebut, menurutnya, tentu tidak akan tinggal diam.
Setiap perubahan selalu melahirkan resistensi. Terlebih jika perubahan itu mengurangi privilese yang telah lama dinikmati.
Lantaran itu, perlawanan tidak selalu muncul dalam bentuk demonstrasi.
Tidak selalu melalui pidato politik.
Tidak pula selalu lewat pernyataan terbuka.
Boleh jadi hadir melalui tekanan ekonomi.
Melalui pembentukan opini.
Melalui pengaruh politik.
Bahkan melalui berbagai cara yang mampu memperlambat atau menggagalkan arah perubahan.
Dalam konteks itulah Margarito menyebut adanya upaya “meneror” Presiden Prabowo. Istilah tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai ancaman fisik. Melainkan sebagai tekanan politik, ekonomi, dan kekuatan pengaruh yang lahir dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya sedang terganggu.
Pertarungan Kepentingan
Jika pandangan tersebut benar, maka persoalan yang sedang dihadapi bukan sekadar perbedaan pendapat mengenai kebijakan pemerintah. Yang dipertaruhkan adalah arah pengelolaan negara.
Apakah negara mampu berdiri di atas semua kepentingan? Ataukah kebijakan publik kembali ditentukan oleh mereka yang memiliki modal, jaringan, dan pengaruh?
Sejarah menunjukkan bahwa oligarki tidak mudah dikalahkan.
Oligarki mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Ketika satu jalur tertutup, jalur lain bisa mereka buka.
Ketika satu kekuatan melemah, mereka bangun kekuatan lain.
Karena itu, oligarki tidak pernah benar-benar hilang.
Hanya berganti bentuk.
Berganti strategi dan taktik.
Berganti wajah.
Menjaga Demokrasi
Di sinilah tantangan demokrasi sesungguhnya. Demokrasi bukan hanya soal memilih presiden, gubernur, atau anggota parlemen setiap lima tahun. Demokrasi juga menuntut, agar setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Bukan kepada segelintir elite. Bukan kepada kelompok yang memiliki modal terbesar. Bukan pula kepada mereka yang mempunyai akses paling kuat terhadap pusat-pusat kekuasaan.
Sebab, ketika kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan segelintir orang, demokrasi perlahan kehilangan substansinya. Dan ketika itu terjadi, oligarki tidak lagi menjadi sekadar teori dalam buku ilmu politik. Tetapi telah menjelma menjadi kenyataan yang hidup di tengah negara demokrasi. (*)
Tinggalkan Balasan