Oleh: Suparman *)
Otoritas pemerintahan di berbagai negara saat ini, terus berjibaku melawan pandemi Covid-19. Pemerintahan tidak boleh tinggal diam, menunggu berharap pandemi ini berakhir sendiri. Ancaman ‘twin crisis’ (krisis kembar) yaitu kesehatan dan ekonomi, akibat Covid-19 sudah ada di depan mata. Pandemi Covid-19 tidak akan berakhir dalam waktu singkat, karena belum ada vaksin Covid-19 ini.
Di sisi lain, tentu saja aktivitas ekonomi tidak boleh berhenti total. Berhenti total aktivitas ekonomi akan makin memperburuk situasi masyarakat. Karena itu, pembuat kebijakan di berbagai negara, membuat keputusan stimulus ekonomi untuk bisa menggerakan dan memutar kembali roda ekonomi. Penyelamatan ekonomi harus dibuat, meski amukan wabah Corona tidak ada tanda-tanda berhenti. Alasan dianggap rasional dan masuk akal, roda ekonomi tetap produktif, dan aktivitas ekonomi dijamin tetap aman. Oleh karena itu, keniscayaan adanya protokol kesehatan, yang memastikan gerak ekonomi ‘hidup berdamping’ dengan pemulihan kesehatan.
Dampak besar pandemi ini sudah membuat kegiatan bisnis dan investasi tersendat. Aktivitas bisnis dan investasi secara fisik tidak dapat dilakukan secara bebas. Terlihat kegiatan industri pengolahan (manufaktur) yang terdampak paling besar. Begitu pula, kegiatan bisnis yang memerlukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, harus melewati prosedur panjang. Prasyarat perjalanan orang dan mobilitas barang mesti dilengkapi dokumen kesehatan. Sebelumnya, berbagai jenis moda transportasi tidak dapat beroperasi secara optimal, bahkan sempat dihentikan untuk menahan penyebaran virus Covid-19 ini.
Padahal, saat ini dunia semakin tidak terbatas. Pertemuan bisnis dapat berlangsung di mana saja, namun karena adanya Covid-19 ini, semua harus dikurangi. Beberapa sektor ekonomi seperti pariwisata, industri pengolahan, dan transportasi mengalami pembatasan. Berbagai usaha di sektor informal seperti usaha mikro kecil dan menengah menerima pukulan telak.
Untuk mengantisipasi dampaknya tidak makin mendalam dan meluas, berbagai negara harus juga ikut bergerak cepat mengeluarkan stimulus ekonomi menghadapi pandemi Covid-19 ini. Berbagai instrumen fiskal dikeluarkan, seperti penundaan pajak, pengeluaran bantuan sosial, dana talangan bagi korporasi dan BUMN, termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
