Oleh: Ruslan Sangadji | Kaidah.ID
Dan dalam politik, terkadang justru apa yang tidak disebutkan dalam sebuah forum, menjadi bagian yang paling menarik untuk dibaca. Lantas, apakah pertanyaan itu?
ADA SATU KALIMAT yang terdengar sederhana dari Konsolidasi Golkar Pasigala Plus di Jakarta, Kamis, 24 September 2026, tetapi bisa membuka ruang tafsir politik yang cukup panjang.
Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, secara terbuka menyebut bahwa Golkar tidak sedang mengejar kursi Gubernur Sulawesi Tengah untuk kontestasi 2029. Klik dan baca beritanya di sini.
“Kita tidak berpikir mengejar kursi gubernur. Itu bukan target Golkar di 2029 nanti,” kata Mohammad Arus Abdul Karim.
Pernyataan itu disampaikan ketika sejumlah pimpinan Golkar dari Sulawesi Tengah, Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Morowali berkumpul dalam forum yang dinamai Konsolidasi Golkar Pasigala Plus. Forum itu, dihadiri pula oleh anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Muhidin Mohamad Said.
Secara formal, agenda pertemuan tersebut diarahkan pada penguatan struktur partai dan penambahan kursi legislatif. Namun, ketika partai politik berbicara tentang target 2029, dan secara khusus menyebut tidak mengejar kursi gubernur, tentu muncul pertanyaan yang lebih besar: Apa sebenarnya yang sedang disiapkan Golkar untuk Pilgub Sulteng 2029?
Ketika Kursi Gubernur Tidak Masuk Target
Golkar justru menyebut kursi DPRD sebagai sasaran yang harus diperbesar. Pada Pemilu 2024, Golkar memperoleh delapan kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Di tingkat kabupaten, Golkar mengamankan lima kursi di Sigi, lima kursi di Parigi Moutong, empat kursi di Donggala dan tiga kursi di Morowali.
Karena itu, konsolidasi Pasigala Plus lebih terlihat sebagai upaya menjalankan mesin politik, untuk memperkuat posisi Golkar di parlemen sekaligus menghadapi kontestasi bupati dan wali kota.
Mohammad Arus sendiri menyebut, targetnya adalah memperkuat basis yang sudah ada dan menambah perolehan kursi pada Pemilu 2029. Tetapi justru di tengah pembicaraan tentang penambahan kekuatan politik itu, kursi gubernur dikeluarkan dari daftar target. Di sinilah pertanyaan politiknya menjadi menarik.
Apakah Golkar Tidak Punya Kader untuk Didorong?
Ada satu tafsir yang mungkin muncul dari pernyataan tersebut: apakah Golkar memang belum memiliki kader yang dipersiapkan untuk didorong menjadi Gubernur Sulawesi Tengah pada 2029?
Pertanyaan itu bukan berarti menyimpulkan Golkar kekurangan kader. Sebaliknya, Golkar memiliki sejumlah tokoh yang selama ini berkiprah di pemerintahan maupun legislatif. Namun, dari pernyataan Mohammad Arus pada forum 24 September tersebut, belum terlihat adanya nama kader internal yang secara terbuka diposisikan sebagai calon gubernur untuk 2029.
Dengan kata lain, setidaknya dari forum itu, Golkar belum memperlihatkan agenda untuk memproduksi, atau mendorong figur internal menuju kursi gubernur. Yang justru ditekankan adalah kursi DPRD dan kepala daerah kabupaten/kota.
Jika pola itu berlanjut, maka Golkar tampaknya sedang membangun kekuatan dari bawah: memperbesar kursi legislatif, mempertahankan basis kabupaten, dan membidik lebih banyak kursi bupati atau wali kota.
Kursi gubernur dibiarkan menjadi ruang politik yang belum ditentukan. Ataukah Ada Ruang untuk Anwar Hafid? Di sinilah namanya sulit dilepaskan dari pembacaan politik tersebut.
Anwar Hafid saat ini merupakan Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2030. Ia bersama Reny Lamadjido memenangkan Pilgub Sulteng 2024 dengan 724.518 suara atau 45 persen suara sah.
Namun, ada fakta politik penting yang tidak boleh dilewatkan. Pada Pilgub 2024, Golkar bukan partai pengusung Anwar Hafid-Reny Lamadjido. Pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri didukung koalisi yang di dalamnya terdapat Golkar, bersama PKB, Gerindra, NasDem, PAN, PSI, Perindo dan Partai Ummat.
Karena itu, jika kelak Golkar memberikan dukungan kepada Anwar Hafid untuk periode berikutnya, hal tersebut justru akan menjadi pergeseran konfigurasi politik dibanding Pilgub 2024. Dan pergeseran seperti itu bukan sesuatu yang mustahil dalam politik.
Partai dapat mengubah strategi berdasarkan perkembangan politik, hubungan antartokoh, hasil evaluasi pemerintahan, survei, serta kepentingan elektoral pada periode berikutnya.
Anwar Pernah Muncul dalam Radar Golkar
Menariknya, Anwar Hafid bukan figur yang asing bagi kalkulasi politik Golkar. Sebelum Pilgub 2024, Golkar melakukan survei internal terhadap sejumlah bakal calon gubernur. Hasil survei internal tahap pertama, menempatkan Anwar Hafid pada posisi teratas dengan angka 16,70 persen, disusul Hidayat Lamakarate 15,38 persen dan Ahmad Ali 13,95 persen. Saat itu, Golkar menyatakan masih menunggu tahapan survei berikutnya sebelum menentukan dukungan.
Pada akhirnya, konfigurasi Pilgub 2024 membawa Golkar ke kubu Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri, sementara Anwar Hafid maju bersama Reny Lamadjido dengan dukungan partai lain.
Fakta tersebut, membuat pernyataan Mohammad Arus pada 2026 menjadi menarik untuk dibaca dalam konteks jangka panjang. Golkar sudah pernah mengukur Anwar Hafid. Golkar pernah menempatkannya dalam radar survei. Tetapi pada 2024, Golkar tidak mengusungnya.
Kini, ketika menuju 2029, Golkar mengatakan tidak mengejar kursi gubernur.
“Tidak Mengejar” Bukan Berarti “Tidak Mendukung”
Di sinilah perbedaan istilah menjadi penting. Tidak mengejar kursi gubernur, tidak otomatis berarti Golkar tidak akan mendukung calon gubernur. Dua hal yang berbeda.
Sebuah partai dapat memutuskan tidak menjadikan kursi gubernur sebagai target perebutan kader internal, tetapi tetap membuka kemungkinan mendukung figur eksternal, yang dianggap sejalan dengan kepentingan politik partai.
Namun, sampai forum Konsolidasi Pasigala Plus 24 September 2026 tersebut, belum ada pernyataan dari Mohammad Arus yang secara terbuka menyebut Golkar akan mendukung Anwar Hafid untuk periode kedua.
Karena itu, menghubungkan pernyataan “tidak mengejar gubernur” langsung sebagai dukungan kepada Anwar Hafid masih merupakan tafsir politik, bukan keputusan resmi partai.
Ada Politik yang Belum Diucapkan?
Justru karena tidak ada nama yang disebut, pernyataan Arus menjadi menarik. Jika Golkar memang sedang menyiapkan kader internal untuk Pilgub 2029, biasanya akan muncul setidaknya sinyal mengenai figur yang sedang dipersiapkan.
Tetapi dalam forum tersebut, fokusnya justru pada penambahan kursi DPRD dan perebutan kepala daerah kabupaten/kota. Maka ada dua kemungkinan pembacaan yang terbuka.
Pertama, Golkar memang belum menetapkan figur internal untuk Pilgub 2029 dan memilih berkonsentrasi memperkuat mesin partai terlebih dahulu.
Kedua, Golkar sengaja tidak membuka pembicaraan mengenai kursi gubernur karena keputusan tentang figur dan koalisi masih terlalu dini, termasuk kemungkinan bekerja sama dengan figur yang sudah memiliki basis politik di luar Golkar.
Dalam kemungkinan kedua inilah, nama Anwar Hafid bisa saja masuk ke dalam ruang pembicaraan politik. Tetapi sekali lagi, belum ada pernyataan resmi dari Golkar pada forum tersebut yang memastikan arah itu.
Dari Rival Politik Menjadi Mitra?
Politik 2029 masih cukup jauh. Anwar Hafid baru dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Tengah untuk periode 2025-2030 pada Februari 2025. Artinya, pembicaraan mengenai periode berikutnya, masih akan sangat dipengaruhi oleh perjalanan pemerintahan Anwar-Reny, evaluasi publik, dinamika partai, hasil survei, serta perkembangan hubungan politik antara pemerintah daerah dan partai-partai di Sulteng.
Yang menarik, hubungan politik Golkar dan Anwar Hafid juga tidak sepenuhnya berada dalam ruang berseberangan. Pada Musda Golkar Sulteng 2025, Anwar Hafid hadir bersama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam agenda yang antara lain membahas isu strategis daerah, termasuk kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD Sulawesi Tengah.
Namun, kehadiran dan komunikasi politik tersebut, tentu belum dapat diterjemahkan sebagai keputusan dukungan untuk Pilgub 2029.
Golkar Sedang Menyimpan Kartu Joker?
Boleh jadi, pertanyaan terbesar dari pertemuan di Jakarta bukan siapa calon gubernur Golkar. Tetapi: apakah Golkar memang ingin memiliki calon gubernur sendiri?
Pernyataan Mohammad Arus memberi sinyal bahwa untuk saat ini, kursi tersebut bukan target yang dikejar. Golkar memilih berbicara tentang kursi DPRD. Berbicara tentang bupati dan wali kota. Berbicara tentang penguatan struktur. Dan ketika partai tidak menyebut nama untuk kursi gubernur, ruang politik justru menjadi lebih terbuka.
Apakah itu karena Golkar belum menemukan kader yang akan didorong? Apakah Golkar sedang menunggu perkembangan politik? Atau justru sedang menyiapkan kemungkinan untuk berkoalisi dengan figur yang sudah memiliki kekuatan elektoral? Termasuk kemungkinan kembali berada satu barisan dengan Anwar Hafid? Untuk pertanyaan terakhir, jawabannya belum ada.
Yang sudah jelas baru satu: Golkar Sulteng memasuki fase konsolidasi menuju 2029, dengan target memperbesar kekuatan legislatif dan memenangkan lebih banyak kepala daerah, sementara kursi Gubernur Sulawesi Tengah untuk sementara tidak disebut sebagai target.
Dan dalam politik, terkadang justru apa yang tidak disebutkan dalam sebuah forum, menjadi bagian yang paling menarik untuk dibaca. Lantas, apakah pertanyaan itu?
Wallahu A’lam
Tinggalkan Balasan