Morowali telah menyediakan ruang bagi perubahan ekonomi besar. Tugas bersama sekarang ialah membangun kelembagaan yang membuat manfaatnya menjangkau lebih banyak warga

Oleh Salihudin
Direktur Lembaga Kajian Pemberdayaan Ekonomi Sosial ( LKPES) Sulawesi Tengah

PADA 24 September 2026, Tenaga Ahli Satgas Hilirisasi, Moh. Ridha Saleh, berinisiatif menyelenggarakan Diskusi Publik dan Lokakarya yang bertempat di Aula FKIP Universitas Tadulako.

Forum ini mempertemukan akademisi dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan Universitas Tadulako, NGO, OPD, dan mahasiswa untuk membahas hambatan sosial dan lingkungan, serta pemerataan manfaat hilirisasi bagi masyarakat, terutama di kawasan industri Morowali.

Dalam kunjungan ke Morowali Juni 2026, saya menemukan tiga fenomena yang semuanya telah saya tulis di kaidah.id. Pertama, boomtown yakni pertumbuhan kawasan yang melampaui kesiapan layanan perkotaan. Kedua, melting pot yaitu perjumpaan dan pembauran masyarakat dari beragam latar sosial. Ketiga, enclave growth yakni pertumbuhan yang terkonsentrasi ketika hubungan industri dengan ekonomi sekitarnya lemah. Ketiganya memerlukan respons kebijakan terpadu.

Data terbaru memperbarui gambaran tersebut. BPS mencatat ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan II 2026 tumbuh 5,06 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, pertumbuhan semester pertama mencapai 6,64 persen. Industri pengolahan menyumbang 44,37 persen terhadap struktur ekonomi provinsi. Besarnya peran tersebut menuntut perhatian serius terhadap mutu pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah.

Dari sisi pekerjaan, IMIP dalam rilisnya 2 September 2026 melaporkan 98.266 tenaga kerja hingga akhir Agustus. Sebanyak 17.688 orang berasal dari Morowali, sekitar 18 persen dari jumlah yang dilaporkan.

Data perusahaan ini memperlihatkan besarnya penyerapan tenaga kerja. Penilaian manfaatnya perlu dilengkapi informasi mengenai upah, keselamatan, keberlanjutan pekerjaan, dan peluang peningkatan keterampilan.

BPS juga mencatat kemiskinan Sulawesi Tengah pada Maret 2026 sebesar 10,46 persen, turun 0,06 poin persentase dibandingkan September 2025. Namun, kemiskinan perkotaan naik dari 6,40 menjadi 6,62 persen. Angka provinsi ini tidak otomatis menggambarkan Bahodopi ataupun membuktikan pengaruh IMIP. Tapi kita diingatkan perlunya mengukur kesejahteraan pada kelompok dan lokasi yang tepat.

Dalam kerangka ini, PDRB per kapita tentu berbeda secara konsep dari pendapatan rumah tangga. Untuk menilai pemerataan, kita membutuhkan data pendapatan keluarga, belanja perusahaan kepada pemasok setempat, dan keterhubungan produksi antardaerah. Dugaan pertumbuhan yang terisolasi harus diuji melalui hubungan ekonomi tersebut. Dengan begitu, kritik terhadap hilirisasi mempunyai dasar pengukuran yang terbuka untuk diperdebatkan dan diperbaiki secara berkala.

Karena itu, tema lokakarya “Kolaborasi Nyata, Manfaat Merata” perlu diterjemahkan menjadi pembagian tanggung jawab yang dapat diperiksa. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, persoalannya terletak pada kemampuan menghubungkan skala investasi, kewenangan pemerintahan, dan kebutuhan warga. Pertumbuhan industri membutuhkan kelembagaan pelayanan yang mampu mengikuti perubahan tersebut.

Pertama, Bahodopi dan sekitarnya perlu dikelola sebagai kesatuan kawasan industri dan permukiman. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta perusahaan perlu menyepakati rencana layanan bersama, mulai dari angkutan pekerja, jalan logistik, air bersih, sanitasi, hingga pengelolaan sampah. Tindakan awal dapat berupa pemetaan beban layanan dan pembagian pembiayaan. Setiap kegiatan harus memiliki pelaksana, tenggat, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kedua, hubungan produksi dengan ekonomi lokal harus diperkuat melalui pengadaan yang terbuka. Misalnya berapa kebutuhan pangan, transportasi, perawatan, dan jasa pendukung industri. Setelah itu dapat dipertemukan dengan petani, nelayan, koperasi, serta UMKM Sulawesi Tengah. Perusahaan perlu membuka persyaratan mutu, ukuran paket, dan jadwal pembayaran. Keberhasilan pendampingan diukur melalui kontrak yang dilaksanakan serta pembayaran yang diterima pemasok.

Ketiga, pelatihan tenaga kerja harus mengikuti kebutuhan jabatan yang dikonfirmasi perusahaan. Kampus dan lembaga vokasi dapat menyusun pembelajaran bersama industri, sedangkan pemerintah memastikan akses seleksi yang adil. Perlindungan keselamatan berlaku bagi seluruh pekerja. Perjumpaan warga lokal dan pendatang juga memerlukan ruang publik, dialog komunitas, serta saluran penyelesaian perselisihan yang dipercaya.

Keempat, kualitas lingkungan perlu menjadi ukuran kinerja bersama. Data air, udara, dan pengelolaan limbah harus disajikan secara berkala dengan metode yang jelas. Keluhan masyarakat ditangani melalui verifikasi, penanggung jawab, dan batas waktu. Kampus dapat menguji bukti secara independen, sementara organisasi masyarakat sipil mendampingi warga. Risiko kekurangan air dan energi perlu masuk dalam perencanaan operasi.

Pada sisi fiskal, transparansi membutuhkan pencocokan produksi, pembayaran penerimaan negara, dan penyaluran dana bagi hasil. Nilai ekspor, pendapatan perusahaan, serta penerimaan pemerintah harus dibedakan secara cermat. Kebutuhan pembiayaan layanan daerah pengolah perlu dibahas menggunakan data beban nyata dan dasar kewenangan yang jelas.

Saya mengusulkan, agar lokakarya menghasilkan rencana tindak lanjut enam bulan, dengan menentukan lokasi awal sebagai pilot project, penanggung jawab, prasyarat, risiko, dan ukuran hasil. LKPES dapat menawarkan kajian manfaat rumah tangga serta pendampingan keluhan berbasis bukti, bersama mitra yang bersedia. Pertanyaan yang belum terjawab dicatat untuk tanggapan tertulis Satgas dalam empat belas hari kerja.

Keberhasilan hilirisasi, akhirnya perlu terbaca dalam kehidupan keluarga. Misalnya pada pendapatan yang mencukupi kebutuhan, pekerjaan yang aman dan berkesinambungan, usaha yang bertumbuh, dan lingkungan yang terpelihara.

Morowali telah menyediakan ruang bagi perubahan ekonomi besar. Tugas bersama sekarang ialah membangun kelembagaan yang membuat manfaatnya menjangkau lebih banyak warga. (*)

(Editor: Ruslan Sangadji)