Senin, 22 April 2024

Begini Aturan Ambang Batas Parlemen yang Diputuskan MK

Suasana sidang di MK | Foto: MK

JAKARTA, KAIDAH.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Ketentuan ambang batas parlemen itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Untuk itu, menurut MK, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tersebut konstitusional, sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat, untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.

Demikian tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis, 29 Februari 2024 di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional, sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat, untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan tersebut.

“Serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan,” tambah Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan.

Sebelumnya, Perludem mempersoalkan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional”.

Selengkapnya, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, partai politik peserta Pemilu, harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional, untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Pemohon berargumen, ambang batas parlemen ini adalah salah satu variabel penting dari sistem pemilu, yang akan berdampak langsung kepada proses konversi suara menjadi kursi.

Menurut Perludem, ketentuan ambang batas parlemen ini tidak boleh tidak dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu, yang mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, baik provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Perludem mengaitkan, ketentuan ambang batas parlemen ini dengan tidak konsistennya atau menimbulkan ketidakpastian, antara ketentuan ambang batas parlemen yang 4% dan berakibat tidak terwujudnya sistem pemilu yang proporsional karena hasil pemilunya tidak proporsional.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka, atau persentase ambang batas parlemen dimaksud.

Termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu.

Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud, dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.

TERJADI DISPROPORSIONAL

Selain argumentasi di atas, Saldi melanjutkan, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah, menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu, selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional.

Baca di halaman selanjutnya