PALU, KAIDAH.ID – Anggota DPR/MPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Muhidin M. Said, menegaskan, nilai-nilai Pancasila harus dihadirkan dalam praktik ekonomi kreatif, termasuk dalam usaha para penata busana dan penjahit di Kota Palu. Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Gedung Putih Tanaris, Senin, 16 Februari 2026.
Kegiatan yang diikuti para penata busana dan penjahit se-Kota Palu itu, berlangsung hangat dan interaktif. Dalam pemaparannya, Muhidin menekankan, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol formal semata.
“Pancasila bukan sekadar hafalan. Pancasila harus menjadi tindakan. Pancasila hadir dalam cara kita bekerja, berdagang, berinteraksi, bahkan dalam cara kita bermedia sosial,” tegas Muhidin di hadapan peserta.
Ia menjelaskan, implementasi lima sila Pancasila dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam aktivitas usaha. Pada dimensi Ketuhanan, misalnya, ia mengingatkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menentukan kualitas bahan dan harga.
“Kejujuran adalah fondasi usaha yang berkelanjutan. Kalau kualitasnya baik, katakan baik. Kalau ada kekurangan, sampaikan dengan jujur,” ujarnya.
Pada dimensi Kemanusiaan, Muhidin menekankan pentingnya memperlakukan pekerja secara adil serta menolak praktik diskriminasi. Sementara dalam dimensi Persatuan, ia mengingatkan agar para pelaku usaha tidak mudah terprovokasi isu-isu yang memecah belah.
“Jangan sampai hanya karena informasi yang belum tentu benar, kita jadi saling curiga. Persatuan adalah kekuatan kita,” katanya.
Muhidin juga menyinggung tantangan era kecerdasan buatan dan globalisasi. Menurutnya, tanpa filter nilai Pancasila, kemajuan teknologi justru dapat mengikis identitas bangsa.
“Kalau setiap kebijakan berlandaskan keadilan sosial dan setiap perilaku masyarakat berlandaskan kemanusiaan, maka Indonesia bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga mulia secara peradaban,” ucapnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, seperti mahalnya harga gas dan sulitnya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Muhidin memastikan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan dan legislasi.
“Masukan ini penting. Kami akan kawal agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada pelaku usaha kecil,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Anggota DPR RI, Salihudin, memaparkan materi bertajuk Menjahit Pancasila dalam Ekonomi Kreatif Penata Busana Kota Palu. Ia menerangkan, 4 Pilar bukan sekadar konsep di tingkat pusat, tetapi menyentuh langsung praktik ekonomi sehari-hari.
“Setiap potongan kain dan setiap transaksi, adalah bagian dari praktik bernegara. Dari situ nilai Pancasila bisa hidup,” jelas Salihudin.
Ia menguraikan penerapan setiap sila dalam usaha jahit, mulai dari kejujuran dalam kualitas bahan, perlakuan adil terhadap karyawan, hingga pentingnya persatuan agar tidak saling menjatuhkan harga.
“Bersama lebih kuat daripada berjalan sendiri. Ekonomi Pancasila bukan soal teori, tapi soal kolaborasi konkret,” tegasnya.
Salihudin juga menyoroti relevansi Pasal 33 UUD 1945 tentang asas kekeluargaan dalam ekonomi. Ia mendorong pembentukan koperasi bahan baku, koperasi simpan pinjam, hingga platform pemasaran bersama untuk memperkuat daya tawar penjahit.
Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, ia mengajak para penata busana memanfaatkan kekayaan motif dan budaya Sulawesi Tengah sebagai identitas fashion lokal.
“Dari kain dan desain, kita bisa bercerita tentang jati diri daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung dinamis dan diakhiri dengan kuis kebangsaan yang dibawakan Muhidin dan disambut antusias peserta. Suasana hangat tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan dapat disampaikan secara dialogis, membumi, dan relevan dengan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan