PARIGI, KAIDAH.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan posko terpadu, untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kepala BPBD Parigi Moutong, Moh Rivai, mengatakan, posko tersebut dibangun sebagai pusat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana nonalam, khususnya karhutla.
“Posko ini dibangun untuk kepentingan koordinasi dan kesiapsiagaan dalam melakukan penanggulangan bencana nonalam (karhutla),” katanya saat dihubungi dari Palu, Rabu, 04 Februari 2026.
Ia menjelaskan, hingga hari keempat kebakaran di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, petugas masih terus berjibaku melakukan pengendalian api. Upaya pemadaman dilakukan menggunakan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) serta secara manual, terutama di wilayah pegunungan.
Menurut Rivai, titik api yang berada di atas gunung dan bukit menjadi tantangan utama karena sulit dijangkau armada damkar.
“Langkah yang dilakukan saat ini masih menggunakan metode manual untuk kebakaran di wilayah pegunungan. Kami juga sedang meminta bantuan tambahan armada dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun BNPB untuk percepatan penanggulangan,” katanya.
Pembangunan posko terpadu tersebut sejalan dengan penetapan status siaga darurat bencana oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang berlaku mulai 30 Januari hingga 28 Februari 2026. Penetapan status itu merujuk pada imbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi Tengah.
Rivai mengatakan, posko terpadu didirikan di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, dengan lokasi yang dinilai aman dari titik kebakaran. Posko ini juga menjadi pusat informasi perkembangan penanganan karhutla bagi masyarakat.
“Sumber informasi terkait perkembangan penanganan karhutla dapat diakses melalui posko terpadu yang kami dirikan di Desa Toboli,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan sarana pendukung pemadaman terus berdatangan, di antaranya mobil tangki milik BPBD serta dua unit mobil tangki dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Tengah yang kini telah dioperasikan.
“Kendaraan tersebut difungsikan sebagai penyuplai air untuk armada damkar serta kebutuhan air bersih. Kami berharap bantuan kendaraan lainnya bisa segera masuk untuk memperkuat armada di lapangan,” kata Moh Rivai. (*)
(Ruslan Sangadji / Advertorial)
Tinggalkan Balasan