PALU, KAIDAH.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng), menyiapkan 9.449 personel untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah tersebut.
Selain itu, sebanyak 525 personel TNI dan 13.642 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), juga turut dikerahkan dalam upaya pengamanan Pilkada Serentak 2024.
Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Sulteng, Kombes Pol. Giuseppe Reinhard Gultom, mengungkapkan jumlah personel tersebut untuk mengamankan Pilkada Gubernur serta Pilkada di 13 kabupaten/kota di Sulteng.
“Khusus pengamanan Pilkada Gubernur, Polda Sulteng akan menyiapkan 391 personel,” ujar Kombes Pol. Giuseppe Reinhard Gultom dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, di Palu, Ahad, 25 Agustus 2024.
Selain pengamanan langsung di TPS, personel tersebut juga akan difokuskan untuk menjaga keamanan Ketua dan Komisioner KPU, Bawaslu, pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, serta posko-posko pemenangan.
Rapat koordinasi yang digelar bersama KPU Provinsi Sulteng ini, turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk dari Bawaslu Sulteng, BIN Daerah Sulteng, Korem 132/Tadulako, Kesbangpol Sulteng, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Sulteng.
Kombes Pol. Giuseppe Reinhard Gultom menekankan pentingnya koordinasi antara seluruh pihak terkait, terutama dengan tim pemenangan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, agar proses pendaftaran pada 27-29 Agustus 2024 dapat berjalan aman dan tertib.
“Untuk kelancaran proses ini, akses di Jalan S. Parman, Palu Timur, akan ditutup sementara,” katanya.
Operasi pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Sulteng ini, diberi nama Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi ‘Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 , dan telah dimulai sejak 24 Agustus 2024.
Ketua KPU Provinsi Sulteng, Resvirenol, dalam rapat koordinasi tersebut, menekankan pentingnya sinergi antara KPU dan aparat keamanan.
“Kami berharap seluruh tahapan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan demokratis. Dukungan dari pihak keamanan sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan,” tandasnya. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan