JAKARTA, KAIDAH.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan.

“Fokus utamanya pada penyelesaian pusat pemerintahan, kata Menko AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

AHY menjelaskan, keputusan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menyelesaikan fasilitas pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam proyek pembangunan IKN.

“Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas, bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan. Namun, prioritasnya adalah menyelesaikan pusat pemerintahan yang mencakup fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar AHY.

PEMBANGUNAN DENGAN ANGGARAN TERBATAS

Meskipun pembangunan IKN terus berjalan, Menko AHY mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam realisasi proyek ini.

Untuk mengatasinya, pemerintah sedang gencar menarik investasi dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional.

“Anggaran kita harus dibagi untuk berbagai sektor lain. Karena itu, keterbatasan fiskal menjadi tantangan yang harus diatasi dengan mengundang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendukung proyek infrastruktur seperti IKN,” jelasnya.

PERAN STRATEGIS KADIN

AHY juga menyerukan agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berperan aktif dalam pembangunan IKN. Ia menilai Kadin dapat menjadi penghubung antara pemerintah, pengusaha besar, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saya berharap Kadin tidak hanya menjadi mitra strategis pemerintah, tetapi juga mampu mengoordinasikan seluruh pelaku usaha dari berbagai skala untuk bersama-sama terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN,” katanya.

KERJA SAMA DENGAN OTORITA IKN

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyatakan, pemerintah akan bekerja sama erat dengan Otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan. Fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi fokus utama dalam tahap ini.

“Kami akan berkoordinasi dengan Otorita IKN, termasuk dengan Ketua OIKN, Pak Basuki, untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, seperti parlemen dan fasilitas yudikatif,” tambahnya.

Dengan fokus yang lebih terarah pada pembangunan pusat pemerintahan, pemerintah berharap IKN tidak hanya menjadi simbol peradaban baru Indonesia, tetapi juga mampu mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pelibatan berbagai pihak. (*)

Editor: Ruslan Sangadji