PARIGI, KAIDAH.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp13 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Bantuan ini diharapkan dapat memastikan proses PSU berjalan lancar dan sesuai aturan.

Ketua DPRD Sulawesi Tengah, M. Arus Abdul Karim, menyampaikan langsung komitmen tersebut, saat melakukan kunjungan kerja di ruang rapat Bupati Parigi Moutong, Senin, 24 Maret 2025.

Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan dukungan anggaran ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah provinsi dalam menyukseskan PSU, yang dijadwalkan pada 16 April 2025 mendatang.

“Dana hibah ini adalah wujud nyata komitmen Pemprov Sulteng, untuk mendukung kelancaran PSU di Parigi Moutong. Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan pemimpin yang sah dan diterima semua pihak,” kata M. Arus Abdul Karim, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sulteng.

Dengan tambahan dana dari provinsi ini, beban anggaran Pemda Parigi Moutong menjadi lebih ringan. Sebelumnya, Pemda telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk membiayai berbagai kebutuhan PSU. Total kebutuhan anggaran PSU sendiri diperkirakan mencapai Rp32 miliar.

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, Yusrin, menjelaskan anggaran PSU mencakup berbagai pos pembiayaan, di antaranya untuk KPU sebesar Rp17,3 miliar, Bawaslu Rp7,1 miliar, dan TNI/Polri Rp5,5 miliar. Dengan bantuan Rp 13 miliar dari provinsi, kekurangan anggaran kini tersisa sekitar Rp8 miliar lebih.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sulteng. Bantuan ini sangat membantu meringankan beban daerah dalam mempersiapkan PSU,” kata Yusrin.

Selain dana hibah dari provinsi, Pemda Parigi Moutong juga memanfaatkan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp9,5 miliar. Dana tersebut berasal dari sisa anggaran KPU Rp7,4 miliar dan Bawaslu Rp2 miliar lebih.

Asisten Administrasi Umum Parigi Moutong, Yusnaeni, yang mewakili Penjabat Bupati, menegaskan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan PSU. Ia menyatakan, koordinasi antara Pemda, KPU, dan Bawaslu terus berjalan intensif guna memastikan kelancaran proses pemungutan suara ulang.

“Kami siap menyelenggarakan PSU dengan sebaik-baiknya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kami optimis proses ini berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat,” ujar Yusnaeni.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Sulteng, Kepala Kesbangpol, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Sekretaris Satpol PP, Kabag Pemerintahan Umum, serta perwakilan dari KPU dan Bawaslu. (*)

Editor: Ruslan Sangadji