Oleh: Ruslan Sangadji / Kaidah.ID
KEMENANGAN GUFRAN AHMAD dalam Musyawarah Provinsi VIII Kadin Sulawesi Tengah (Sulteng) belum benar-benar selesai. Justru, pekerjaan besar baru saja dimulai.
Pertarungan sesungguhnya bukan lagi soal perebutan suara, tetapi bagaimana menyusun struktur organisasi yang sehat, profesional, dan benar-benar menjadi rumah besar bagi pengusaha. Di titik inilah publik mulai menunggu: apakah Kadin Sulteng dengan kepemimpinan Gufran Ahmad, akan diisi pengusaha riil atau kembali menjadi arena kompromi kepentingan?
Pertanyaan itu penting, sebab selama ini ada stigma yang sulit ditepis dalam banyak organisasi: terlalu banyak orang ingin masuk struktur, tetapi sedikit yang benar-benar berkeringat membangun usaha.
Ada yang datang karena ingin kartu nama lebih bergengsi dan melengkapi portofolio. Ada yang ingin dekat dengan kekuasaan. Ada pula yang sekadar ingin terlihat “punya posisi”. Padahal, Kadin sejatinya bukan organisasi pencitraan sosial. Kadin adalah rumah besar bagi dunia usaha.
Karena itu, pengalaman Gufran Ahmad saat memimpin Kadin Kota Palu, menjadi menarik untuk diingat kembali. Ia memilih membuka open recruitment bagi calon pengurus. Tidak cukup hanya dikenal atau dekat secara personal. Mereka yang ingin masuk, harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki KTA Kadin, dan jelas aktivitas usahanya.
Model seperti itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya revolusioner dalam kultur organisasi serupa Kadin.
Sebab selama ini, terlalu sering Kadin dipenuhi figur yang “katanya pengusaha”, tetapi sulit ditemukan jejak usahanya. Ada kantor tidak jelas, usaha tidak aktif, bahkan sebagian hanya meminjam identitas bisnis demi masuk struktur. Akibatnya, organisasi kehilangan ruhnya.
Kadin lalu berubah menjadi tempat berkumpul orang-orang yang ramai saat pelantikan, tetapi sepi ketika bicara kerja nyata. Banyak papan nama, sedikit kontribusi.
Padahal, Sulawesi Tengah hari ini sedang berada dalam momentum besar. Investasi masuk triliunan rupiah. Hilirisasi industri berkembang cepat. Kawasan industri tumbuh. UMKM mulai bergerak naik kelas. Dunia usaha membutuhkan organisasi yang benar-benar hidup dan mampu menjadi jembatan ekonomi daerah.
Di tengah situasi seperti itu, Kadin tidak boleh lagi sekadar menjadi organisasi seremonial.
Kadin harus menjadi tempat lahirnya gagasan, kolaborasi, dan solusi. Pengurusnya harus memahami persoalan investasi, tenaga kerja, distribusi, perizinan, hingga tantangan pengusaha lokal menghadapi pemain nasional dan global.
Dan pemahaman seperti itu hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar menjalankan usaha.
UJIAN PERTAMA KEPEMIMPINAN GUFRAN
Karena itu, langkah penyusunan pengurus Kadin Sulteng lima tahun ke depan, akan menjadi ujian pertama kepemimpinan Gufran Ahmad bersama tim formatur, yang terdiri dari Farid Dj. Nasar (mewakili Panitia Pengarah), Kadin Banggai, Kadin Parigi Moutong dan Kadin Indonesia.
Apakah mereka akan konsisten menjaga marwah organisasi? Atau perlahan mulai membuka ruang kompromi demi mengakomodasi kepentingan tertentu?
Dan godaan itu pasti besar. Sebab, semakin strategis sebuah organisasi, semakin banyak orang ingin masuk ke dalamnya. Dan setelah Gufran terpilih, sangat mungkin akan muncul gelombang baru orang-orang yang mulai mendekat, menawarkan dukungan, sekaligus berharap mendapat posisi.
Di sinilah integritas diuji. Sebab publik dunia usaha sesungguhnya mudah membaca. Mereka tahu siapa pengusaha sungguhan dan siapa yang sekadar ingin menempel pada organisasi.
Jika pola open recruitment model Palu diterapkan kembali di tingkat provinsi, itu bukan hanya langkah administratif. Itu adalah pesan moral bahwa Kadin Sulteng ingin dibangun di atas profesionalisme, bukan pertemanan semata.
Dan mungkin, itulah yang paling dibutuhkan Sulawesi Tengah saat ini: organisasi pengusaha yang benar-benar diurus oleh pengusaha. Bukan tempat numpang nama. (*)
Wallahu A’lam
Tinggalkan Balasan