LAMPUNG, KAIDAH.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia harus kembali berpegang pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dalam mengelola perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai persoalan ketimpangan yang terjadi saat ini, berakar dari penyimpangan terhadap cita-cita ekonomi yang telah dirancang para pendiri bangsa.
Dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Lampung, Rabu, 10 Juni 2026, Prabowo mengatakan Indonesia sesungguhnya telah memiliki blueprint atau cetak biru pembangunan bangsa yang jelas, yakni Pancasila dan UUD 1945.
“Bagaimana kita mau mendirikan gedung tanpa suatu blueprint. Kalau kita menyimpang dari blueprint, gedung itu runtuh. Kita sudah diberi rancang bangun, blueprint, tapi kita pura-pura bahwa itu tidak penting,” kata Prabowo.
Presiden menyoroti kondisi Indonesia yang kaya sumber daya alam, namun masih memiliki banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan. Menurutnya, hal itu terjadi karena sendi-sendi utama pembangunan ekonomi nasional tidak dijalankan secara konsisten.
Prabowo mengutip Pasal 33 UUD 1945, yang menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun dalam praktiknya, kata dia, yang berkembang justru dominasi kelompok usaha besar.
“Ini lip service. Yang dibesarkan adalah konglomerasi,” ujarnya.
Presiden juga mengkritik tingginya bunga pinjaman, yang harus ditanggung pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil. Ia mengaku terkejut, mengetahui sebagian penerima kredit ultra mikro harus membayar bunga hingga 24 persen, sementara pelaku usaha besar dapat memperoleh pinjaman dari bank milik negara dengan bunga sekitar 9 hingga 10 persen.
“Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar?” katanya.
Menurut Prabowo, berbagai kejanggalan tersebut harus diperbaiki, agar ekonomi nasional lebih berpihak kepada rakyat kecil. Ia meyakini pelaksanaan Pasal 33 secara bijaksana akan mempercepat kebangkitan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan pentingnya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini tidak perlu ditafsirkan lagi, harus dilaksanakan,” tegasnya.
Presiden Prabowo menilai, selama puluhan tahun, sebagian hasil pengelolaan kekayaan alam Indonesia, justru lebih banyak mengalir ke luar negeri dibandingkan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
“Ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia?” ujar Prabowo.
Presiden kemudian mengungkap alasan dirinya berulang kali maju dalam pemilihan presiden hingga akhirnya terpilih pada 2024. Menurutnya, sejak dekade 1990-an ia telah melihat Indonesia bergerak ke arah yang kurang tepat sehingga merasa perlu terlibat langsung dalam upaya memperbaiki keadaan.
“Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk jadi presiden,” katanya.
Di bidang politik luar negeri, Prabowo menegaskan pemerintahannya tetap berpegang pada prinsip politik bebas aktif, nonblok, dan bersahabat dengan semua negara. Ia menyebut Indonesia tidak ingin terlibat dalam blok-blok kekuatan dunia maupun pakta militer mana pun.
“Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” kata Presiden Prabowo di Munas HIPMI tersebut.
Karena itu, lanjutnya, Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai negara dan pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Prabowo menegaskan bahwa sebagai kepala negara, prioritas utamanya adalah menjaga kepentingan rakyat Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan