JAKARTA, KAIDAH.ID – Indonesia resmi meningkatkan kepemilikan saham di Islamic Development Bank (IsDB) dari posisi ke-12 menjadi posisi ke-3.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menulis itu di akun instagram resmi, Ahad, 14 Mei 2023.

Sri Mulyani menyebut dengan kenaikan saham ini, Indonesia akan mendapatkan beragam manfaat, baik secara strategis dan ekonomis.

“Mulai dari meningkatkan posisi tawar Indonesia di IsDB hingga meningkatkan potensi pembiayaan IsDB sampai dengan 3,5-4 kali lebih besar,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di Tanah Air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam.

Sampai dengan Desember 2022, IsDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar US$6,3 miliar.

Bantuan ini khususnya untuk sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, industri dan pertambangan, melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan proyek, pembiayaan perdagangan, dan pemberian bantuan teknis.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, kenaikan saham khusus atau Special Capital Increase (SCI) itu, menempatkan saham Indonesia di IsDB di bawah Saudi Arabia dan Libya, dengan kenaikan saham sebesar 8,43 persen.

Dia mengatakan, Post-SCI ini akan terjadi dilusi untuk seluruh pemegang saham, sehingga hasil final shareholding Indonesia menjadi 7,94 persen.

“Board of Governors IsDB telah menyetujui SCI ini pada IsDB Annual Meetings 12 Mei 2023,” tulis Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, IsDB merupakan bank pembangunan multilateral yang memiliki keunggulan komparatif.

IsDB tidak saja sebagai satu-satunya bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip syariah, namun mayoritas anggotanya adalah negara berkembang sehingga bisa ikut mengedepankan Kerja sama Selatan-Selatan.

Selain itu, Indonesia juga dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB.

Adapun negara-negara anggota IsDB pada umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim yang berpendapatan rendah. (*)