Dengan demikian, pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal kedua 2026 memberikan sinyal positif, tetapi sekaligus menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal dan program pemerintah, melainkan juga ditopang oleh penguatan konsumsi masyarakat, investasi produktif dan peningkatan produktivitas sektor swasta
JAKARTA, KAIDAH.ID – Perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan II 2026. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan penguatan ekonomi yang luas dan inklusif, karena cukup besar ditopang oleh konsumsi dan belanja pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan dalam Indonesia Quarterly Economic Review Q2-2026 yang diterbitkan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia. Pertumbuhan 5,29 persen itu lebih tinggi dibandingkan estimasi awal LPEM FEB UI sebesar 4,80 persen.
LPEM mencatat, konsumsi pemerintah menjadi salah satu faktor utama, yang membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2026 terlihat lebih tinggi. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen yoy, sementara konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar PDB hanya tumbuh 5,06 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 juga melambat dibandingkan periode sebelumnya. LPEM mencatat pertumbuhan sebesar 5,29 persen, sementara pertumbuhan semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen.
Perlambatan terlihat pada sejumlah sektor utama, termasuk manufaktur dan pertanian. Di sisi lain, sektor konstruksi tumbuh kuat seiring pembangunan infrastruktur dan proyek yang berkaitan dengan program pemerintah. Sektor akomodasi serta jasa makanan juga masih tumbuh dua digit.
Manufaktur Masih Jadi Penopang Utama
Sektor manufaktur, tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia dengan kontribusi sekitar 19,8 persen. Namun, pertumbuhannya melambat menjadi 4,52 persen yoy, dari 5,04 persen pada Triwulan I 2026.
LPEM menyebut, perlambatan manufaktur antara lain dipengaruhi kontraksi sektor batubara dan pengolahan minyak, yang mencapai 3,97 persen. Sementara manufaktur nonmigas justru tumbuh 5,32 persen.
Sejumlah subsektor masih mencatat kinerja positif. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,51 persen, produk logam, komputer, elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 8,04 persen. Industri kulit dan alas kaki tumbuh 11,30 persen, sedangkan furnitur meningkat 11,82 persen.
Namun, industri karet, produk olahan karet dan plastik, masih mengalami kontraksi sebesar 6,98 persen. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi persoalan produktivitas bahan baku, pohon karet yang menua, gangguan cuaca serta penyakit tanaman.
Konsumsi Rumah Tangga Melambat
Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor terbesar perekonomian dengan kontribusi 53,32 persen terhadap PDB. Namun, pertumbuhannya melambat menjadi 5,06 persen dari 5,52 persen pada kuartal sebelumnya.
LPEM mengaitkan perlambatan tersebut dengan melemahnya sentimen konsumen. Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen, turun dari 125,03 pada Triwulan I menjadi 120,57 pada Triwulan II 2026.
Pengeluaran untuk makanan dan minuman tumbuh 4,25 persen, transportasi dan komunikasi 5,71 persen, restoran dan hotel 6,47 persen, sementara pakaian, alas kaki dan perawatan hanya tumbuh 3,52 persen.
Kondisi tersebut, menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat belum sepenuhnya menguat, meskipun terdapat sejumlah periode libur panjang dan hari raya sepanjang kuartal kedua.
Belanja Pemerintah Jadi Pengungkit
Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi sebesar 15,97 persen yoy, setelah pada kuartal sebelumnya tumbuh 21,81 persen.
Menurut LPEM, tingginya pertumbuhan tersebut sebagian dipengaruhi basis yang rendah akibat efisiensi anggaran pada awal 2025. Namun, peningkatan belanja pemerintah pada semester pertama 2026 juga memberikan kontribusi besar.
Realisasi belanja pemerintah disebut mencapai Rp1.656 triliun, dengan realisasi Semester I 2026 mencapai 43,1 persen, meningkat dari 38,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor, yang mendorong peningkatan belanja barang pemerintah. Selain itu, peningkatan penyaluran insentif biodiesel, layanan kesehatan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta turut berkontribusi.
Tanpa Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Hanya 4,52 Persen
LPEM FEB UI kemudian membuat sejumlah simulasi, untuk melihat seberapa besar ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja pemerintah.
Jika konsumsi pemerintah dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan PDB Triwulan II 2026 hanya mencapai 4,52 persen. Apabila pertumbuhan konsumsi pemerintah diasumsikan mengikuti rata-rata historis 2010–2025 sebesar 3,40 persen, pertumbuhan PDB diperkirakan hanya sekitar 4,45 persen.
Bahkan, jika konsumsi pemerintah serta komponen kendaraan dalam PMTB yang banyak dipengaruhi program pemerintah dikeluarkan, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,13 persen.
LPEM mencatat, impor kendaraan meningkat dari 3,7 miliar dolar AS pada Triwulan I menjadi 4,3 miliar dolar AS pada Triwulan II 2026. Kenaikan tersebut, antara lain didorong kebutuhan kendaraan untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pertumbuhan Belum Mencerminkan Penguatan Struktural
LPEM juga menggunakan metode Hodrick-Prescott (HP) Filter untuk memisahkan faktor tren dalam pertumbuhan PDB. Hasilnya, pertumbuhan PDB berdasarkan tren tersebut berada di angka 4,97 persen, atau 0,32 poin persentase lebih rendah dibandingkan angka resmi 5,29 persen.
Berdasarkan berbagai skenario tersebut, LPEM UI menilai, tingginya angka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2026, belum dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang luas dan inklusif.
Pertumbuhan dinilai masih sangat dipengaruhi belanja serta program pemerintah, sementara sejumlah indikator ekonomi swasta dan konsumsi masyarakat menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat.
LPEM UI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara struktural masih berada di bawah 5 persen. Lantaran itu, pemerintah dinilai perlu tetap memprioritaskan reformasi struktural, terutama untuk mengatasi persoalan daya beli masyarakat, iklim usaha dan stagnasi produktivitas.
Dengan demikian, pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal kedua 2026 memberikan sinyal positif, tetapi sekaligus menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal dan program pemerintah, melainkan juga ditopang oleh penguatan konsumsi masyarakat, investasi produktif dan peningkatan produktivitas sektor swasta. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan